Selasa, 03 Februari 2015 - 15:41:39 WIB
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH MENDAPAT PERHATIAN BESAR
Diposting oleh Admin KPU :
Kategori: Berita KPU Provinsi NTB - Dibaca: 16383 kali

Mataram. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu memberi tugas kepada KPU Provinsi untuk melaksanakan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih. Komitmen KPU melaksanakan perintah undang-undang tersebut nampak dari anggaran KPU Provinsi tahun 2015. Rincian Kertas Kerja (RKK) KPU Provinsi NTB di tahun anggaran 2015 memperlihatkan postur anggarannya berpihak kepada program sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Hal di atas terungkap dalam acara rapat pembahasan anggaran KPU Provinsi NTB tahun 2015 yang berlangsung di ruang Media Center KPU NTB, senin 19 Januari 2015. Hadir dalam rapat tersebut Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori, Divisi Logistik dan Keuangan Hesti Rahayu, ST,MM, Divisi Teknis Penyelenggaraan Suhardi Soud,SE, Divisi Hukum Yan Marli, Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Agus, M.Si, Sekretaris KPU NTB Mars Ansori Wijaya,SIP,MM, Kabag Keuangan Bq.Nelly Nuriyati beserta para Kasubag dan staf.

Mars Ansori Wijaya  memaparkan kami sudah menyusun RKA/KL termasuk jadwal pelaksanaannya. Memang anggaran kita tahun 2015 ini berbeda dengan tahun 2014 sebagai tahun pemilu. Di tahun ini kita fokus pada anggaran rutin sebagaimana tahun-tahun sebelumnya paska pemilu nasional. Tetapi yang menarik di tahun ini lanjut Ansori, pendidikan pemilih, informasi pemilu dan kehumasan mendapat perhatian serius.  Beberapa komponen kegiatan yang terkait dengan itu adalah; pembentukan PPID, informasi dan publikasi pemilu, pengembangan kehumasan, publikasi pemilu dan pemilukada, pengelolaan website dan pembentukan pusat informasi pemilu. Dengan demikian, aktivitas sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih di tahun ini sangat padat. Demikian disampaikan Mars Ansori Wijaya.

Senada dengan itu Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori mengatakan, di tahun 2015 ini kita fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan.  SDM kita harus betul-betul kita perkuat sehingga nantinya kita tampil menjadi penyelenggara pemilu yang professional, independen dan berintegritas.  Anggaran kita ini sudah ditentukan dari KPU RI lengkap dengan petunjuk teknis pelaksanaannya. Maka kita tinggal menjadi implementator yang disiplin dan bertanggung jawab saja. Demikian disampaikan Lalu Aksar Ansori.

Sementara anggota KPU lainnya berharap agar anggaran tahun 2015 ini dapat kita laksanakan dengan kinerja yang baik.  Yang paling penting anggaran ini dapat meningkatkan kapasitas kita sebagai penyelenggara pemilu. Demikian disampaikan Divisi Hukum Yan Marli yang kemudian disetujui oleh komisioner yang lain.

Kabag Keuangan Bq Nelly Nuriyati menjelaskan kami sudah mempersiapkan kebutuhan komisioner untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu sampai tingkat kabupaten/kota.  Jadi nanti kedepan bapak/ibu komisioner akan kita fasilitasi untuk tetap melakukan monitoring dan supervisi ke kabupaten/kota sebagaimana biasanya. Hal ini sangat penting mengingat 6 kabupaten/kota berpotensi menyelenggarakan pemilukada tahun 2015. Untuk mendukung semua itu, KPU Provinsi tentu harus sering turun ke daerah. Demikian disampaikan Bq.Nelly Nuriyati.

Pandangan yang berbeda muncul dari Divisi Teknis Penyelenggaraan, Suhardi Soud,SE. Menurut Suhardi, kapasitas KPU selaku penyelenggara pemilu juga harus didukung oleh sarana dan prasarana. Ruangan komisioner misalnya, sudah waktunya di cat, kemudian printer dan lain-lain. Saya kira kalau kenyamanan kerja itu sudah terbangun, maka kita sudah memiliki modal untuk meningkatkan kinerja. Demikian harapan Suhardi Soud. 



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)