Selasa, 03 Maret 2015 - 10:20:08 WIB
CALON BUPATI & WABUP/WALIKOTA & WAWALI HARUS DISETUJUI DPP
Diposting oleh Admin KPU :
Kategori: Berita KPU Provinsi NTB - Dibaca: 34752 kali

Mataram. Ada persyaratan yang baru dalam undang-undang pemilikan bupati dan wakil bupati atau pemilihan walikota dan wakil walikota kali ini. Ketentuan pasal 42 ayat (5) nomor 1 tahun 2015 menyebutkan pendaftaran pasangan calon bupati/walikota oleh partai politik ditandatangani oleh Ketua Partai Politik dan Sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai SK DPP tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus partai tingkat provinsi. Demikian disampaikan Divisi Hukum KPU Provinsi NTB Yan Marli, S.Pd,M.MPd ketika menjadi narasumber dalam acara penyuluhan undang-undang pemilukada di ruang rapat KPU NTB, selasa 24 Februari 2015.

Yan Marli menambahkan persyaratan pencalonan ini diatur berjejang, jadisetiap pasangan calon dari partai politik harus melalui DPC, DPW sampai ke DPP. Aturan ini tentu menguntungkan bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu karena akan memberi kepastian hukum atas siapa yang sesungguhnya diajukan oleh partai politik. Dalam beberapa pengalaman pemilukada di yang lalu, seringkali terjadi partai politik main-main dalam pencalonan. Maka dengan aturan baru ini kami mengharapkan dari  awal agar partai politik tidak main-main dalam proses pencalonan, harap Yan Marli.

Harapan yang sama juga disampaikan Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi NTB Suhardi Soud,SE, Ia mengatakan beberapa hal baru dalam undang-undang kali ini antara lain; pasangan calon tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, PNS yang mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh partai politik harus mengundurkan diri dari PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon. Maka kami berharap bagi PNS yang berminat menjadi calon bupati atau calon wakil bupati, serta calon walikota atau calon wakil walikota agar mempersiapkan segala persyaratan ini agar nantinya KPU Kabupaten/Kota maupun calon bersangkutan tidak ribut karena soal persyaratan administrasi.

Suhardi juga merinci beberapa persyaratan yang harus dipenuhi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mendaftarkan calon. Persyaratan-persyaratan dimaksud sebagai berikut:

  1. Syarat parpol atau gabungan parpol mengajukan calon memiliki sekurang-kurangnya 20% kursi DPRD atau 25% akumulasi suara sah
  2. Jika menggunakan 20% kursi DPRD, apabila hasil bagi jumlah kursi menghasilkan angka pecahan, maka dibulatkan ke atas
  3. Parpol yang menggunakan 25% suara sah hanya berlaku untuk parpol yang memperoleh kursi di DPRD
  4. Parpol atau gabungan parpol hanya dapat mengusulkan 1 pasangan calon dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh parpol atau gabungan parpol lain.

Lantas bagaimana dengan syarat calon perseorangan? Suhardi mengatakan, khusus calon perseorangan basis dukungannya adalah berdasarkan jumlah penduduk. Persyaratannya dapat dirinci sebagai berikut:

  1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 250.000 dukungan minimalnya 10%
  2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 s/d 500.000 dukungan minimalnya 8,5%
  3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 s/d 1.000.000 dukungan minimalnya 7,5%
  4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 dukungan minimalnya 6,5%. *****

 

 



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)