Selasa, 03 Maret 2015 - 14:49:36 WIB
RAKOR SAT. POL. PP SE NTB. AKSAR: SAT POL PP BERPERAN PENTING DALAM TAHAPAN PILKADA
Diposting oleh Admin KPU :
Kategori: Berita KPU Provinsi NTB - Dibaca: 6096 kali

Mataram. Agenda politik pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang akan diselenggarakan di tujuh Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat di respon cepat oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Provinsi NTB melaksanakan Rapat Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tahun 2015 di Hotel Lombok Garden tanggal 26 Februari 2015. Kegiatan tersebut diikuti oleh Kasat Pol PP dan Kepala Kesbangpoldagri Kabupaten/Kota se NTB. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk persiapan perbantuan pengamanan satlinmas pada Pemilukada di 7 Kabupaten/Kota yang akan berlangsung bulan Desember 2015. Selain mengenai tahapan Pemilukada, beberapa hal yang mengemuka dalam rakor tersebut adalah peran LINMAS dan pelaksanaan kampanye.

Beberapa Satpol PP Kabupaten/Kota menanyakan tentang penugasan LINMAS dan pelaksanaan kampanye kepada Ketua KPU Provinsi NTB Lalu Aksar Ansori yang menjadi salah satu narasumber dalam rapat tersebut. Aksar menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) memiliki peran yang sangat penting pada Pemilukada yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2015 di 7 Kabupaten/Kota. UU Pemilukada memastikan penugasan 2 (dua) orang petugas di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berperan dalam penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan TPS. “Pasal 89 ayat UU Pemilukada menyebutkan  bahwa ada 2 orang petugas di setiap TPS yang diangkat PPS untuk penanganan ketertiban dan keamanan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara”, kutip Aksar.

Tidak hanya itu, Pol PP juga berperan penting pada masa kampanye, KPU Kabupaten/Kota nantinya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengunaan fasilitas umum untuk kegiatan kampanye dan untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye untuk keperluan kampanye. “Dalam Pemilukada di NTB tahun 2015 nanti, KPU Kabupaten/Kota yang akan mengunakan fasilitas pemerintah daerah tersebut untuk memasang alat peraga kampanye. Artinya pembiayaan dan pemasangannya dilaksanakan oleh KPU Kab./Kota yang melaksanakan Pemilukada”, ujarnya. Lebih lanjut, Aksar mengatakan agar Pol PP selaku perangkat pemerintah daerah dapat membantu KPU dalam menyediakan fasilitas dan pengamanan pelaksanaan kampanye. “Termasuk membantu dalam pembersihan alat peraga kampanye yang dipasang oleh peserta pemilukada yang melangar aturan maupun pada masa tenang”, pungkas Aksar.



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)