, 24 Februari 2017 - 00:00:00 WIB
UNTUK KEDUA KALINYA, DPRD PROV. BALI BERTANDANG KE KPU PROV. NTB
Diposting oleh Admin KPU :
Kategori: Berita KPU Provinsi NTB - Dibaca: 282 kali

Mataram, NTB - Komisi I DPRD Provinsi Bali kembali bertandang ke KPU Provinsi NTB Kamis (23/2). Kunjungan kerja yang kedua kalinya ini dipimpin oleh Ketua Komisi I Nyoman Adinyana. Sebelumnya, Komisi I DPRD Provinsi Bali juga pernah berkunjung ke KPU Provinsi NTB pada Bulan April 2016.

Kunjungan kerja kali kedua ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang pembiayaan Pilkada serentak, karena seperti diketahui Provinsi Bali juga akan menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2018.

Provinsi Bali dan provinsi NTB ini sangat mirip dari sisi demografi dan wilayah administrasi, sehingga dalam bayangan kami maka jumlah untuk penyelenggaraan pilkadanya pun tidak terlalu jauh berbeda. Karena itulah kami melakukan kunjungan ini, untuk mengetahui sejauhmana penganggaran pilkada di NTB ini, kata Nyoman Adinyana.

Dikatakannya, DPRD Provinsi Bali saat ini sedang menggodok anggaran pilkada. Karenanya sangat dibutuhkan informasi mengenai besaran anggaran yang dialokasikan kepada KPU, Bawaslu, termasuk bagi aparat keamanan.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Provinsi NTB Lalu Aksar Ansori mengungkapkan KPU Provinsi NTB telah berkomunikasi dengan pihak eksekutif dan legislatif yakni Gubernur NTB, Tim TAPD, dan pimpinan Komisi I DPRD Provinsi NTB, bahwa sudah ada komitmen baik dari pihak eksekutif dan legislatif mengenai anggaran yang diusulkan ini. Bahkan KPU Provinsi NTB sendiri pada tahun 2016 lalu, telah membuka kepada publik usulan anggaran ini melalui diskusi publik.

Besarnya biaya Pilkada serentak saat ini memang tidak dapat dihindari, karena ada beberapa kewajiban tambahan yang pada pilkada sebelumnya tidak menjadi kewajiban KPU seperti pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye. Dalam rangka penyusunan anggaran pilkada, lanjut Lalu Aksar, KPU mendasarkan pada Surat Menteri Keuangan, Peraturan KPU, dan Permendagi. Database yang kami gunakan mengacu jumlah 1.137 Desa/Kelurahan dan 116 Kecamatan dan 10 Kabupaten/Kota. Angka tersebut akan berkaitan langsung dengan jumlah personil PPS dan PPK berserta sekretariatnya.

Lalu Aksar juga mengklaim jumlah TPS yang diajukan pada Pilkada 2018 mendatang akan tetap, bahkan jumlahnya bisa saja berkurang dari Pilgub 2013. Ia menceritakan pada Pilgub 2013 yang lalu jumlah TPS nya adalah 8.448. Sedangkan pada Pilpres 2014 yang lalu jumlah TPS nya adalah 8.336. "KPU Provinsi NTB berusaha mengurangi jumlah TPS dari Pemilu dan Pilkada sebelumnya", ungkap Aksar

"Kebetulan dalam Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pilpres, jumlah pemilih tiap TPS itu hampir sama di wilayah Provinsi NTB. Wajib Pilih di wilayah NTB yang telah merekam KTP eletronik sebesar 3,8 juta pemilih. Tapi setelah kami proyeksi, melihat dari data yang kami miliki dan data yang belum merekam e-KTP bisa dipastikan jumlah wajib pilih di NTB sebesar 3,9 juta pemilih. Data tersebut kami gunakan sebagai acuan dalam hal perancanaan angaran Pilkada 2018", tambahnya.

Sementara itu Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya menjelaskan bahwa untuk anggaran Pilkada 2018 akan dibagi dalam 2 Tahun Anggaran yaitu Tahun 2017 dan 2018. Untuk Anggaran Tahun 2017 telah disetujui oleh Pemperov NTB dan akan segera dilakukan penandatangan NPHD. Sedangkan Anggaran di tahun 2018 sedang dalam tahap pembahasan bersama TAPD.

"Untuk melakukan efisiensi anggaran, kami telah memberikan alternatif-alternatif pola Sharing dengan 3 Kab/Kota yang juga menyelenggarakan pilkada tahun 2018", jelas Mars Ansori Wijaya.

0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)