, 27 Februari 2017 - 00:00:00 WIB
PEMETAAN DAN PENATAAN ASN SEKRETARIAT KPU HARUS SEGERA DILAKSANAKAN
Diposting oleh Admin KPU :
Kategori: Berita KPU Provinsi NTB - Dibaca: 537 kali

Mataram, NTB - Pemetaan dan penataan Aparatur Sipil Negera (ASN) sekretariat KPU harus segera dilaksanakan. Sekjen KPU telah mengeluar Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 yang mengatur jumlah pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi maksimal sebanyak 35 orang dan Pegawai sekretariat KPU Kab./Kota maksimal sebanyak 17 orang. Demikian disampaikan oleh Kepala Biro SDM Setjen KPU Lucky Firnandi Majanto dalam pengarahannya di depan Sekretaris KPU Kab/kota se NTB dan pegawai Sekretariat KPU Provinsi NTB, Jumat (24/2).

Dijelaskannya, jumlah 35 dan 17 tersebut telah melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan berbagai variasi variabel bersama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kemenpan RB. Angka 35 orang di Provinsi dan 17 di Kab/Kota itu merupakan asumsi jumlah pegawai bagi satker yang tidak menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada. Sementara pada saat menyelenggarakan pilkada, jika dirasa jumlah pegawai kurang, maka dapat mengangkat pegawai outsourcing.

Data pemetaan nasional tahun 2016 memperlihatkan ada 194 Satker KPU yang kelebihan jumlah pegawai, 308 Satker KPU yang kekurangan pegawai dan 45 Satker KPU yang telah sesuai. Pemetaan pegawai sangat penting karena dapat mempermudah KPU dalam perencanaan kebutuhan pegawai. Selain itu KPU tidak ingin ada Satker KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendapatan pagu minus, tuturnya.

Lucky Firnandy juga menjelaskan bahwa munculnya surat edaran Sekjen KPU Nomor 5 Tahun 2016 menegaskan perlu adanya pemetaan PNS organik dan PNS DPK di lingkup KPU Seluruh Indonesia. Hal ini merupakan langkah KPU guna menghindari kerawanan pegawai di lingkup KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh Pemerintah Daerah.

KPU juga telah melaksanakan program alih status dari PNS DPK menjadi PNS Organik KPU, dimana hingga tahun 2019 ditargetkan mencapai angka 80% PNS Organik. "Semoga dengan target angka tersebut gejolak penarikan-penarikan pegawai oleh pemda tidak terlalu berpengaruh kepada KPU", tandas Lucky Firnandy.

Pada program alih status yang dimulai di tahun 2015 yang lalu, dari 800 pegawai DPK yang mendaftar alih status, yang lulus hampir 400 pegawai. Jika tiap tahun Sekretariat KPU melakukan alih status dengan asumsi ada seribu pegawai yang berminat, dan yang lulus lima puluh persennya saja, maka target pegawai KPU dapat tercapai pada tahun 2019. Namun persoalannya sekarang adalah lolos butuh dari Pejabat Pembina Kepegawaian pemerintah daerah masing-masing, jadi prosesnya tidak semudah membalikan telapak tangan, sambung Lucky Firnandy.

Dikatakan pula, dari segi jumlah pegawai, ada dua langkah yang dilakukan KPU, pertama melakukan rekruitmen formasi baru CPNS, namun tiga tahun terakhir ini meratorium rekruitmen CPNS masih berlaku sehingga langkah ini tidak dapat dilaksanakan. Kedua, menerapkan kebijakan alih status langkah untuk menambah jumlah pegawai.

Jika kelembagaan KPU nanti disetujui, kedepan KPU akan memiliki Pusat Diklat Kepemiluan, dimana nantinya pusat diklat tersebut sebagai tempat Diklat struktural, Diklat fungsional dan Diklat teknis kepemiluan.

Intinya, sebagai penyelenggaran Pemilu di tataran Sekretariat KPU kita harus memperkuat lembaga ini agar tidak hanya berkutat pada persoalan-persoalan teknis dan hiruk pikuk Pemilu saja, tetapi diluar itu masih banyak ilmu pengetahuan tentang Demokrasi dan penyelenggara Pemilu yang belum kita sama-sama gali bersama, maka diperlukan Pusat Diklat Kepemiluan.

Sebelumnya, Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya memaparkan jumlah sebaran PNS yang ada di seluruh satker di Provinsi NTB. KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota se NTB sendiri berdasarkan surat edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 5 tahun 2016, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi NTB telah merasionalisasikan jumlah PNS yang dipekerjakan sehingga total jumlah pegawai saat ini 209 orang yang terdiri dari 101 orang PNS Organik dan 108 orang PNS dipekerjakan (DPK).

Beberapa Satker KPU Kab./Kota telah melaksanakan pemetaan pegawai berkoordinasi dengan Pemerintah daerah setempat diantaranya KPU Kab. Lombok Barat dengan Jumlah pegawai saat ini telah menjadi 18 orang, KPU Kab. Lombok Timur dengan jumlah 16 orang, KPU Kab. Sumbawa dengan jumlah pegawai 17 orang.

Tak hanya itu, beberapa Satker KPU Kab./Kota jumlah pegawainya telah mencukupi batas maksimal 17 orang ataupun kurang diantaranya seperti KPU Kota Mataram, KPU Kab. Lombok Utara dengan jumlah pegawai 9 orang, KPU Kab. Sumbawa Barat dengan jumlah 10 orang.

Kemudian tiga Satker yang masih dalam proses pemetaan pegawai dan jumlah pegawainya diatas tujuh belas orang seperti KPU Kab. Dompu, Kab. Bima dan Kota Bima. Ketiga Satker tersebut telah dilakukan upaya dengan berkoordinasi dengan Pemerintah daerah setempat, namun hingga saat ini beberapa daerah tersebut meminta tambahan waktu lebih hingga akhir bulan Februari.

Setelah pemetaaan di Kab/Kota selesai, KPU Provinsi NTB segera akan melakukan penataan dan distribusi pegawai. Penataan dan distribusi ini tidak hanya bertujuan untuk pemerataan jumlah pegawai, tetapi yang lebih penting adalah mewujudkan agar seluruh satker memiliki kemampuan yang sama, tegas Mars Ansori.



0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)