, 16 Mei 2017 - 00:00:00 WIB
SOSILISASI PILKADA KEPADA KAUM PEREMPUAN. Lalu Aksar: Perempuan Miliki Hak Politik Yang Sama Dengan Laki-Laki
Diposting oleh Admin KPU :
Kategori: Berita KPU Provinsi NTB - Dibaca: 364 kali

Mataram, NTB - Kaum perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki dalam mewujudkan pilkada yang cerdas dan berintegritas. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Provinsi NTB Lalu Aksar Ansori dalam acara sosialisasi Pilkada kepada kaum perempuan diselenggarakan Bakesbangpoldagri Prov. NTB, Senin (15/5)

Dikatakannya, jumlah pemilih terbesar adalah perempuan sehingga sudah selayaknya perempuan andil dalam dunia perpolitikan. "Kita bisa lihat di NTB saja ada empat pimpinan DPRD Prov dan Kab/Kota adalah perempuan. Bupati Bima juga seorang perempuan. Ini membuktikan bahwa perempuan dipandang mampu sebagai mengambil keputusan di ruang publik", tuturnya.

Dihadapan peserta sosialisasi yang berasal dari tokoh perempuan NTB, Tim penggerak PKK NTB, Dharma Wanita, dan beberapa kelompok pemerhati perempuan di NTB, Lalu Aksar mengingatkan bahwa Pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2018 jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018.

Khusus pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB syarat untuk mencalonkan diri harus didukung paling sedikit 13 kursi anggota DPRD Prov NTB. "Jadi tidak ada satu partai politik pun di NTB yang dapat mengusung calonnya sendiri, tetapi harus berkoalisi", ungkapnya

Kemudian untuk calon perseorangan, Ia menjelaskan syarat untuk maju menjadi bakal calon Gubernur NTB harus mengumpulkan paling sedikit tiga ratus ribuan KTP elektronik yang tersebar minimal di enam Kabupaten/Kota di NTB.

Selain itu Lalu Aksar mengingatkan bahwa peserta dalam pelaksanaan pilkada dilarang memberikan mahar kepada partai politik untuk mendapat dukungan partai pengusung. "Jika terbukti dikemudian hari pasangan calon tersebut memperjualbelikan pengaruh kepada partai maka Pasangan calon tersebut akan mendapat sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dengan hukuman terberat adalah pembatalan sebagai calon peserta pilkada", paparnya.

Lalu Aksar mengaharapkan kepada perempuan yang hadir dalam sosialisasi ini dapat menjadi penyuluh pilkada yang berperan aktif menjadi ujung tombak sosialiasi kepada masyarakat mulai dari komunitas yang terkecil seperti dari lingkup keluarga dahulu hingga lebih luas kepada komunitas perempuan lainnya.

Selain mensosialisasinya pelaksanaan pilkada 2018, Lalu Aksar juga menyampaikan beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh KPU dalam mendukung keterlibatan perempuan pada proses Pemilu.

Disebutkannya, KPU telah melaksanakan affirmative action keterwakilan perempuan dalam partai politik. KPU telah memberikan sanksi kepada partai politik yang tidak dapat menjangkau keterwakilan 30% persen perempuan.

"Contohnya di Kab. Lombok Barat yang lalu, KPU memberikan sanksi kepada salah satu partai politik peserta pemilu, sehingga parpol tersebut tidak berhak mengikuti kontestasi di salah satu dapil di Kab. Lombok Barat, meskipun adanya rekomendasi Bawaslu setelahnya.

Hal itu merupakan upaya KPU mendorong keterlibatan perempuan dalam kontentasi politik yang telah dirumuskan KPU dalam bentuk Peraturan KPU. "Saya rasa syarat keterwakilan 30% perempuan bisa saja ditingkatkan menjadi 30% keterpilihan perempuan", tutup Aksar.

0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)