, 22 Mei 2017 - 00:00:00 WIB
UPAYA NIHILKAN MASALAH, KPU NTB GELAR RAKOR PAW
Diposting oleh Admin KPU :
Kategori: Berita KPU Provinsi NTB - Dibaca: 126 kali

Mataram, NTB - Dalam proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD provinsi dan DPRD Kab./kota tidak jarang terjadi polemik berkepanjangan. Bahkan terkadang diikuti dengan pengerahan massa yang berpotensi merusak tatanan demokrasi.

Situasi seperti ini kontra produktif dengan upaya kita bersama membangun tatanan demokrasi yang berkualitas. karenanya KPU NTB menggelar Rakor PAW anggota DPRD, dengan maksud untuk memberikan pencerahan sekaligus membangun kesamaan pemahaman pada semua stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan administrasi PAW.

Demikian dikatakan oleh Ketua KPU Provinsi NTB Lalu Aksar Ansori ketika membuka Rakor PAW Anggota DPRD provinsi dan DPRD Kab/Kota di ruang pertemuan KPU Prov. NTB, kamis (18/5).

Dikatakannya, sejak ditetapkannya hasil Pemilu 2014, proses PAW pada umumnya telah sesuai dengan aturan. Khusus di DPRD Provinsi NTB, dari 5 DPRD Prov NTB yang memang harus dilakukan PAW sudah dilantik ada 4 orang, 3 dari Partai Gerindra, 1 dari Partai PDI Perjuangan. Hanya PKB yang belum bisa dilakukan Proses PAW.

Namun demikian ada pula dinamika yang terjadi dalam proses PAW, yang disebabkan misalnya karena sakit, meninggal dunia, dan pemberhentian sebagai kader anggota Parpol, dimana masing-masing pihak merasa memenuhi syarat. Karenanya pencerahan mengenai administrasi PAW dipandang sangat penting untuk menihilkan persoalan, lebih-lebih sebentar lagi ada momen Pilkada Gubernur dan pilkada 3 Kab/Kota di NTB, yang mungkin saja banyak anggota DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Anggota DPRD yang ditetapkan sebagai calon kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan harus mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD, sehingga membuka peluang dilakukannya PAW, jelas Lalu Aksar.

Peserta dalam Rakor ini adalah seluruh Stakeholder yang terlibat dalam proses administrasi PAW seperti Komisioner KPU Kab/Kota se NTB, pengurus DPD/DPW Partai Politik, Sekretariat DPRD, Biro Pemerintahan, Biro Hukum dan Bakesbangpoldagri Prov. NTB.

Selain komisioner KPU NTB, bertindak sebagai narasumber utama dalam Rakor ini adalah Anggota KPU Republik Indonesia Divisi Hukum dan Pengawasan Hasyim Asy'ari, SH, M.Si, Ph.D.

Hasyim Asy'ari dalam paparannya mengatakan proses PAW anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota bersumber dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang MD3. Dalam Undang-Undang tersebut posisi partai politik adalah pengusul Pengganti Antar Waktu. Tahap berikutnya adalah domainnya DPR, DPD, DPRD Prov dan Kab/Kota. Sedangkan KPU sifatnya hanya menindaklanjuti saja.

Amanah kepada KPU hanya pada fungsi administratif saja yakni calon yang memperoleh suara peringkat terbanyak, maka prinsip penggantinya juga yakni calon yang memperoleh suara peringkat terbanyak berikutnya.

KPU hanya melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap Calon pengganti antar waktu dan tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antar waktu.

KPU menyampaikan nama calon pengganti antar waktu yang memperoleh suara terbanyak berikutnya kepada pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota paling lambat 5 hari kerja sejak diterimanya surat pimpinan DPRD, jelas Hasyim.

Namun dalam perkembangannya, lanjut Hasyim, anggota yang berhalangan tetap terkadang menjadi potensi masalah. Ada pula permalahan calon pengganti antar waktu diberhentikan oleh partai politik. Pada situasi seperti ini maka yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Dalam hal ini KPU melakukan klarifikasi kepada Mahkamah Partai atau Pengadilan Negeri ataupun Mahkamah Agung dan tetap menyampaikan nama calon pengganti antar waktu disertai keterangan bahwa calon pengganti antarwaktu tersebut sedang melakukan upaya hukum di Mahkamah Partai, atau Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung, tambah Hasyim.

Hasyim juga menjelaskan proses PAW kaitannya dengan Pilkada, terjadi beberapa masalah diantaranya, Anggota DPR, DPD dan DPRD yang ditetapkan sebagai calon dan mengundurkan diri, namun pengunduran diri anggota DPRD tersebut tidak di proses bahkan sampai Anggota DPRD tersebut terpilih menjadi Kepala Daerah.

Kasus kedua adalah, Anggota DPR, DPD dan DPRD yang telah ditetapkan sebagai Calon dalam suatu Pilkada kemudian mengundurkan diri dan pengunduran dirinya diproses, namun penetapan Anggota DPRD tersebut sebagai calon dibatalkan oleh Mahkamah Agung, padahal proses pemberhentian dan PAW nya sudah dilaksanakan.

Kasus Ketiga yakni, Anggota DPR, DPD dan DPRD yang ditetapkan sebagai calon dalam pilkada kemudian mengundurkan diri, namun pengunduran diri yang bersangkutan tidak diproses oleh pimpinan DPR, DPD dan DPRD, dan setelah pelaksanaan pemilihan yang bersangkutan tidak terpilih dan ingin kembali menjadi Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Salah seorang peserta Rakor dari Parpol mengungkapkan, ketika Ia berpindah ke partai lain tanpa proses pencabutan keanggotaan di partai lama dan menjadi pengurus partai yang baru, artinya dia aktif di dua parpol.

Menanggapi hal itu, Hasyim mengatakan KPU hanya perlu menyurati kedua partai tersebut, untuk meminta alat bukti. Entah alat buktinya SK kepengurusankah, daftar anggota yang dimiliki partaikah atau Kartu tanda anggota partai. Tentu setiap partai mempunyai mekanisme yang berbeda-beda sesuai AD/ART.

"Jika kita melihat Undang-Undang partai politik di salah satu ketentuannya, disebutkan partai politik berkewajiban menyusun daftar anggota dan memelihara daftar anggota partainya. Sehingga setiap partai tentu mempunyai database daftar keanggotaan partai", pungkas Hasyim

0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)