, 07 Juni 2017 - 00:00:00 WIB
PERSIAPAN PILKADA DAN PEMILU, KPU NTB LAKUKAN SOSIALISASI E-KATALOG DAN SIRUP
Diposting oleh Admin KPU :
Kategori: Berita KPU Provinsi NTB - Dibaca: 550 kali

Mataram, NTB - Dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 KPU Prov. NTB menyelenggarakan Sosialisasi e-Katalog dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Selasa (6/6) dengan peserta Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan di sepuluh satker KPU Kab/Kota di wilayah Provinsi NTB.

Ketua Divisi Umum, Keuangan dan Logistik KPU Prov NTB Hesty Rahayu ketika membuka kegiatan mengatakan e-Katalog dan SIRUP sangat penting mendapat perhatian terutama bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan. Sebab pengadaan perlengkapan Pemungutan suara Pilkada dan Pemilu nantinya sebagian besar akan diproses dengan e-Katalog.

Perkembangan terakhir dalam pengadaan barang keperluan pemilu telah muncul kebijakan baru dalam dalam pengadaan Logistik. Kita cukup beruntung, kebijakan baru pengadaan barang dan jasa yang menerapkan e-Katalog akan menjadikan pekerjaan kita menjadi lebih mudah dan sederhana. Tentu hal ini juga akan lebih memberikan jaminan keamanan dalam proses Pengadaan barang dan jasa.

e-Katalog ini adalah sistem pemesanan yang jika dibahasakan lebih sederhana seperti onlineshop dengan tujuan agar KPU dapat mengindentifikasi barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan, dengan jaminan bahwa penyedia barang dan jasa lebih dijamin kualitas perusahaannya, kata Hesty Rahayu.

Menurutnya, didorongnya penggunaan e-Katalog, kerena penyedia dari tahun ketahun, dari pemilu ke pemilu mempunyai spesifikasi barang jasa dan dukungannya sama yang dibutuhkan KPU. Dengan e-Katalog akan dapat memangkas mata rantai pengadaan barang dan jasa, dimana KPU dapat langsung berhubungan dengan penyedia pertamanya, sehingga mengurangi resiko dan kegagalan pengadaan.

Pengadaan barang dan jasa sangat rawan dengan tindak pidana, mulai dari proses perencanaan hingga proses pemeliharaan aset. Dengan adanya e-Katalog ini paling tidak dapat menghindarkan pejabat pengadaan KPU dari oknum yang dapat merusak proses pengadaan ini.

Selain itu dengan e-Katalog dapat membantu KPU dalam memperoleh harga dan spesifikasi terbaik. Dengan demikian pejabat pengadaan sudah selesai dengan masalah profile penyedia, sehingga KPU tidak berurusan lagi dengan hal-hal seperti penyedia yang terkena black list.

Pada Pilkada serentak tahun 2017 yang lalu, lanjut Hesty, beberapa KPU Prov dan Kab/Kota sudah mampu melaksanakan pengadaan surat suara, segel, tinta, dan hologram melaui e-Katalog. Rencananya pada Pilkada 2018 mendatang, KPU telah mengusulkan tambahan katalog yakni kotak suara, bilik suara, formulir, bahan kampanye dan buku panduan PPK dan KPPS. Tentu semua ini akan sangat membatu dalam proses pengadaan Barang dan Jasa Pilkada.

Sementara itu, Pengelola LPSE KPU RI Fandi Dwi Okta Firawan yang menjadi Narasumber memaparkan, bahwa target sosialisasi ini adalah mengetahui gambaran tentang e-Katalog.

"Target kita tidak tinggi-tinggi amat, yang terpenting kita paham dan mengetahui dulu tentang e-Katalog, karena ini merupakan mainan baru bagi KPU", tuturnya.

Sebelum paham dengan e-Katalog, Pejabat pengadaan harus paham dan mengetahui terlebih dahulu tentang SIRUP. Dalam suatu rangkaian pengadaan melalui e-Katalog harus didahului dengan mengumumkan Rencana Umum Pengadaannya (RUP) terlebih dahulu melalui SIRUP.

SIRUP menjadi wajib dilakukan untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa baik melalui e-purchasing dan e-tendering. Banyak Pejabat Pengadaan KPU Prov dan Kab/Kota ketika menjalankan proses e-Katalognya menjadi tidak siap dikarenakan belum melaksakan penginputan ke dalam SIRUP. Hal ini yang menjadi salah satu kendala di beberapa Satker KPU pada Pilkada 2017 yang lalu.

"Jadi Setiap Satker yang akan melaksanakan Pilkada harus segera menginput SIRUP, tetapi bukan berarti tidak Pilkada tidak melaksanakan input SIRUP. Jadi kewajiban menginput SIRUP harus dilaksanakan setiap tahun anggaran oleh seluruh satker KPU", ungkap Fandi.

0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)