, 29 Juli 2017 - 00:00:00 WIB
SEKRETARIS KPU KAB. BIMA DAN 6 PEJABAT ESELON IV DILANTIK
Diposting oleh Admin KPU :
Kategori: Berita KPU Provinsi NTB - Dibaca: 69 kali

Pasca ditariknya Aidin sebagai Sekretaris KPU Kab. Bima kembali ke Pemkab. Bima sekitar 3 bulan lamanya, akhirnya Sekretaris KPU Provinsi NTB melantik dan mengambil sumpah Sekretaris Kab. Bima yang baru di Kantor KPU Kab. Bima, Jumat (28/7).

Pejabat Sekretaris Kab. Bima yang dilantik adalah Kurniawan, yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Lambitu. Sementara Sekretaris sebelumnya Aidin kembali ke Sekretariat Kab. Bima sambil menunggu proses mutasi berikutnya. Hadir dalam acara pelantikan tersebut yaitu Ketua KPU Provinsi NTB, Wakil Bupati Bima, Ketua DPRD Kab. Bima, Sekda Kab. Bima, Pejabat Polres Bima, Ketua dan Jajaran KPU Kab. Bima, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Bima.

Ditempat berbeda 2 hari sebelumnya (26/7), Sekretaris KPU Prov. NTB juga melantik dan mengambil sumpah jabatan 6 orang pejabat structural eselon IV pada Sekretariat KPU Kab. Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Dompu.

Pejabat structural eselon eselon yang dilantik dan diambil sumpahnya yaitu: Heri Suherman sebagai Kasubbag Umum KPU Kab Lombok Tengah; Lalu M. Alwin Ahadi sebagai Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kab Lombok Tengah; Islahun Naili sebagai Kasubbag Program dan Data KPU Kab Lombok Timur; Lalu Idham Khalid sebagai Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Kab Lombok Timur; Itrun sebagai Kasubbag Program dan Data KPU Kab Sumbawa; serta Muhammad Nur sebagai Kasubbag Program dan Data KPU Kab Dompu;

Sekretaris KPU Prov NTB Mars Ansori Wijaya menyampaikan, ketika terjadi kokosong jabatan dalam satu Satker, tentu ini akan ada regenerasi, namun tidak harus juga pengisian jabatannya berasal dari satu satker tersebut, dapat juga dari satker yang lainnya.

Ini mengandung makna sebagai ASN di lingkup Sekretariat KPU Prov maupun KPU Kab/Kota harus mengenal satu Satker dengan satker yang lainnya dalam satu lingkup Provinsi NTB yang lebih luas.

Ia juga menuturkan, seorang pegawai perlu menimba ilmu dan pengalaman yang tentu berbeda dari antar satker. Ini adalah semangat ketika pegawai sudah cukup lama berada di satu satker, maka sudah saatnya pegawai tersebut bergeser ke satker yang lainya. "Itu salah satu pertimbangan pembahasan dalam rapat Baperjakat KPU Prov NTB", tutur Mars Ansori.

Mars Ansori berpesan kepada pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya, untuk memegang amanah dengan sebaik-baiknya. Bertugaslah sesuai dengan sumpah janji yang diucapkan. Dimanapun ditempatkan saudara-saudari harus mengikuti apa yang ditugaskan oleh pimpinan, dan melaksanakannnya dengan penuh rasa tanggung jawab demi kemajuan lembaga KPU secara keseluruhan.

Mars Ansori juga tidak lupa mengingatkan bahwa salah satu tugas KPU dalam waktu dekat mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Pelaporan Keuangan. "WTP bukanlah keberhasilan, tetapi WTP adalah kewajiban. Kerenanya Kementerian/Lembaga yang menerima anggaran dari pemerintah wajib mengelolanya dengan akuntbel", kata Mars Ansori.

Sementara itu Anggota KPU Prov NTB Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Yan Marli berharap agar pejabat yang telah dilantik agar dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. "Amanah adalah kewajiban, jadi tidak ada amanah yang tidak melahirkan kewajiban", tutur Yan

Sering kali dalam menjalankan amanah, seseorang selalu menagih hak terlebih dahulu dibandingkan kewajiban. Setiap kewajiban pasti akan melahirkan hak, tetapi dalam prakteknya secara impiris, tidak semua kewajiban melahirkan hak. Jadi wajib bagi saudara-saudari menjalankan seluruh kewajiban yang melekat pada diri seorang pejabat struktural dengan sebaik-baiknya.

"Perlu diingat bahwa hak adalah sifatnya Valuntarily. hak itu sifatnya sukarela sedangkan kewajiban sifatnya Compulsory "harus atau wajib", pungkasnya.

0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)