, 02 Agustus 2017 - 00:00:00 WIB
KPU NTB LAKUKAN SINKRONISASI ANGGARAN PILKADA SERENTAK 2018
Diposting oleh Admin KPU :
Kategori: Berita KPU Provinsi NTB - Dibaca: 192 kali

Mataram, NTB - Sebagai tindaklanjut disepakatinya sharing anggaran Pilkada Serentak 2018 dan ditandatanganinya NPHD PILGUB 2018 antara Gubernur NTB dan Ketua KPU provinsi NTB, maka KPU Provinsi NTB bergegas melakukan pembahasan sinkronisasi anggaran Pilkada Serentak 2018 dengan KPU kab. Lombok Barat, Lombok Timur dan Kota Bima.

Rapat koordinasi yang dibuka oleh Ketua KPU Prov NTB Lalu Aksar Ansori berlangsung selama dua hari dimulai Senin (31/7) dengan peserta Seluruh Komisioner KPU Provinsi NTB dan KPU Kab Lombok Barat, KPU Kab Lombok Timur dan KPU Kota Bima bersama pejabat struktural lingkup Sekretariat KPU Prov dan tiga KPU Kab/Kota.

Ketua KPU provinsi NTB Lalu Aksar Ansori mengatakan, jika kita mengacu kepada kesepakatan yang telah disepakati, KPU Provinsi NTB harus duduk bersama dengan KPU Kab. Lombok Barat, KPU Kab. Lombok Timur dan KPU Kota Bima untuk melakukan singkronisasi dan harmonisasi sharing anggaran Pilkada serentak 2018.

Item Anggaran yang mana saja yang akan menjadi wilayah sharing 3 KPU Kab/Kota, dan bagian mana saja yang musti dianggarkan oleh KPU Prov NTB agar yang dianggarkan tersebut tidak pula muncul di 3 Kab/Kota, ini perlu rumusan kita bersama, tutur Lalu Aksar.

Lebih lanjut, Ia berharap agar Sharing anggaran ini mengacu kepada keputusan KPU Nomor 80 dan 81 terkait dengan item-item sharing anggaran. Ia berharap item anggaran tersebut tidak berbeda satu sama lainnya.

Bahkan jika ada item-item anggaran yang dirasa perlu namun tidak ada dalam keputusan KPU tersebut, maka perlu di munculkan di anggaran Provinsi ataupun Kab/Kota. Namun tentu harus sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya di keputusan KPU tersebut ada item Stempel KPPS, dan baru-baru ini di Surat Edaran KPU ada juga tanda pengenal PPDP.

Ini perlu kita sama-sama cermati, namun yang terakhir ini telah menemui titik terang pada saat Rakor Pemutakhiran Data Pemilih yang lalu, mengenai tanda pengenal PPDP, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan tanda pengenal PPDP tidak ditentukan spesifikasinya. Ia meminta tanda pengenal ini untuk dianggarkan menyesuaikan ketersediaan anggaran masing-masing Prov dan Kab/Kota.

"Jadi hal-hal yang tidak ada dalam Keputusan KPU, jangan sampai beranggapan yang penting anggaran banyak lalu dimunculkan, jangan seperti itu nanti bisa menjadi masalah. Yang paling penting item-itemnya harus jelas dan menjadi kerangka RAB KPU Prov dan Kab/Kota bersama", tutur Lalu Aksar.

Lalu Aksar juga menyoroti tentang jumlah Kecamatan, Desa/Keluruhan, jumlah Kepala Keluarga, jumlah penyelenggara adhook dan jumlah TPS. Walaupun honor penyelenggara adhook itu berasal dari tiga KPU Kab/Kota bukan berarti jumlah TPS nya juga bertambah atau ditentukan oleh tiga KPU Kab/Kota.

"Mengapa demikian, karena jumlah tersebut semata-mata bukan karena honor, tetapi ada hal-hal lain yang menjadi dasar acuan jumlah. Misalnya jumlah TPS, jumlah perlengkapan TPS, jumlah pengadaan buku panduan KPPS, dan lain sebagainya yang menjadi dasar penganggaran, sehingga hal tersebut perlu menjadi kesepakatan kita bersama untuk tidak lagi mempersoalkan hal ini.

Kemudian sesuai dengan Surat Edaran KPU Nomor 436/KPU/VII/2017 perihal Pendanaan Pemilihan Serentak Tahun 2018, Lalu Aksar berpesan kepada KPU Kab/Kota yang belum menandatangani NPHD agar segera melakukan penandatanganan.

Memang di jadwal dan tahapan, penandatanganan NPHD itu sampai dengan 27 September 2017, namun sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri dan Surat Edaran Ketua KPU RI paling lambat bulan juli 2017 ini.

"Saya berpesan agar KPU Kab. Lombok Timur sesegera mungkin melakukan penandatangan NPHD. Secara khusus KPU Prov NTB telah melalukan komunikasi dengan pejabat di 3 Kab/Kota tersebut, jadi sebetulnya sudah tidak ada permasalahan lagi", tutur Lalu Aksar.

Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi NTB Mars Ansori Wijaya yang ditemui usai memimpim rapat klinis anggaran pilkada menjelaskan Rakor sinkronisasi anggaran pilkada ini fokus pada Sharing anggaran Pilkada Serentak 2018 yang telah disepakati oleh Gubernur NTB dengan Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Timur dan Walikota Bima.

KPU Provinsi NTB bersama KPU kab. Lombok Barat, Lombok Timur dan Kota Bima dalam Rakor sinkronisasi ini melakukan pencermatan kembali dan klinis terhadap detail anggaran, dengan tujuan agar tidak ada anggaran yang duplikasi, terutama anggaran yang beririsan dan telah menjadi kesepakatan pembiayaan bersama.

"intinya kita tidak ingin ada dobel penganggaran pada kegiatan yang beririsan" tegas Mars Ansori.

Lebih jauh dijelaskan awalnya biaya Pemilihan Gubernur NTB yang disetujui TAPD Prov NTB sebesar Rp. 203 Milyar lebih, namun karena sharing pembiayaan akhirnya berkurang menjadi Rp. 167,5 Milyar.

Adapun sharing anggaran oleh Kab. Lombok Barat sebesar Rp. 11,4 Milyar, Kab. Lombok Timur sebesar Rp. 20,18 Milyar, dan Kota Bima sebesar Rp. 3,8 Milyar.

Dengan sharing anggaran ini pula maka biaya Pilkada yang telah disetujui di Kab. Lombok Barat sebesar Rp. 24,5 Milyar, dan Kota Bima sebesar Rp. 14,7 Milyar. Sementara Kab. Lombok Timur masih dalam pembahasan finalisasi, jelas Mars Ansori.

0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)