, 19 Agustus 2017 - 00:00:00 WIB
ANGGOTA DPD RI HJ. ROBIATUL ADAWIYAH AUDIENSI KE KPU NTB
Diposting oleh Admin KPU :
Kategori: Berita KPU Provinsi NTB - Dibaca: 1864 kali

Mataram, NTB - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi NTB Hj. Robiatul Adawiyah bertandang ke kantor KPU Provinsi NTB, kamis (10/8). Kehadiran Ibu Dewi sapaan akrabnya dan rombongan diterima oleh diterima oleh Ketua KPU Prov NTB Lalu Aksar Ansori dan Ketua Divisi Umum, Keuangan dan Logistik KPU Prov NTB Hesti Rahayu beserta seluruh pejabat Sekretariat KPU Prov NTB.

Senator Perempuan Dapil NTB ini mengutarakan selain bersilaturahmi, tujuannya sekaligus bagian dari penyerapan aspirasi masyarakat sebagai amanah konstitusi melalui reses.

Kami setiap dua bulan selain melakukan reses ke pelosok-pelosok desa, juga mendatangani kantor-kantor pemerintah daerah baik Provinsi ataupun Kab/Kota. Saat ini dirinya berada di Komite I DPD RI dengan mitra KPU dan BPM. Secara khusus dirinya bertandang ke KPU Prov NTB hanya untuk mengetahui tentang persiapan penyelenggaran Pilkada 2018.

Ia pun menyampaikan terima kasih terhadap input tertulis yang telah diberikan oleh KPU NTB. Seluruh pertanyaan dan masalah telah dijelaskan dengan sangat detail oleh KPU Prov NTB. Saya rasa dalam menghadapi Pilkada yang sebentar lagi ini, KPU Prov NTB tidak akan menemukan masalah berarti pada tiap tahapannya, ujarnya optimis.

"Di Provinsi lain masalah anggaran bisa menjadi permasalahan yang dapat menghambat proses tahapan Pilkada, namun alhamdulillah di Provinsi NTB anggarannya sudah lebih dari cukup. Ini merupakan kabar baik dari KPU Provinsi NTB tentunya", tutur ibu Dewi.

Sebelumnya, Ketua KPU Prov NTB Lalu Aksar Ansori memaparkan bahwa pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018 ini telah didukung dengan anggaran yang mencukupi. Proses pengganggaran dimulai dengan ditandatanganinya NPHD sebesar 167,5 Milyar antara Gubernur NTB dengan Ketua KPU Prov NTB.

Lalu Aksar mengungkapkan, dari pengamatannya postur anggaran Pilkada 2018 di Prov NTB adalah postur anggaran yang paling hemat diseluruh indonesia. Dibandingkan dengan jumlah anggaran Pilkada di beberapa provinsi dengan jumlah pemilih yang lebih kecil dari pemilih di NTB, anggaran pilkada di NTB sangat hemat. Namun kami yakin dapat melaksanakan agenda demokrasi ini dengan sukses, katanya.

Ia pun memberikan perbandingan anggaran Pilkada 2018 di Kalimantan Barat dengan jumlah pemilih kurang lebih 3,5 juta anggarannya sebesar 260 Milyar. Provinsi NTT dengan jumlah pemilih kurang lebih 3 juta anggaran sebesar 380 Milyar. Provinsi Bali dengan jumlah pemilih 3 juta anggarannya 229,4 Milyar.

Ketiga daerah tersebut dengan jumlah pemilih lebih kecil dibandingkan prov NTB anggarannya jauh diatas anggaran Pilkada di NTB, sehingga patut dikatakan postur anggaran Pilkada NTB tahun 2018 adalah Pilkada 2018 yang paling hemat di Indonesia, tegas Lalu Aksar.

Namun demikian, baginya anggaran berjumlah 167,5 Milyar ini sudah cukup bagi KPU Prov NTB untuk melaksanakan tahapan Pilkada 2018 dengan lancar. Kesiapan ini sudah kami rencanakan jauh-jauh hari, bahkan di tahun 2016 yang lalu anggaran Pilkada yang kami rancang ini, telah kami buka dan diuji publik dengan mengundang Komisi I DPRD Prov NTB, TAPD Pemprov NTB, LSM, BPKP dan pihak-pihak lain untuk membedah anggaran tersebut.

Lalu Aksar juga menjelaskan bahwa, saat ini KPU Prov NTB telah menyiapkan seluruh pedoman teknis tahapan Pilgub NTB 2018. Menjadi tugas berat bagi KPU Prov NTB pada Pilkada 2018 sebagian tahapannya beririsan dan overlap dengan tahapan Pemilu nasional 2019.

Seperti pada bulan oktober mendatang sudah masuk ke verifikasi Partai politik peserta Pemilu 2019, dan pada akhir 2017 sudah dimulai proses pemutakhiran data pemilih yang bersamaan dengan proses pencalonan dari jalur perseorangan Pilkada 2018. Begitu pula pada masa kampanye Pilkada 2018, nantinya akan beririsan dengan tahapan hiruk pikuk penetapan peserta Pemilu 2019, itupun dengan catatan tidak ada gugatan, namun biasanya selalu ramai dengan gugatan partai politik yang tidak lolos.

Bahkan pada saat hari pemungutan suara Pilkada 2018 bulan Juni mendatang, tahapannnya beririsan dengan sengketa peserta pemilu 2019. Kedepan Ia berharap tidak ada sengketa hasil Pilkada 2018, karena akan banyak memakan energi KPU sebagai penyelenggara teknis Pemilu.

KPU Provinsi NTB berkomitment menjadi penyelenggara Pemilu yang siap melayani, netral, berintegritas, dan menjadi penyelenggara Pemilu yang tidak mengambil keputusan berdasarkan kepentingan tertentu yang dapat berakibat mencederai proses Demokrasi, tegas Lalu Aksar.

Mengakhiri kunjungan di KPU Prov NTB, Hj.Rabiatul Adawiyah menyempatkan diri meninjau Rumah Pintar Pemilu (RPP) Bale Pemilu KPU NTB serta bersilaturrahmi dengan jajaran secretariat KPU Prov. NTB

0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)