, 14 November 2017 - 00:00:00 WIB
KPU KAB. LOTIM DITETAPKAN SEBAGAI SATKER BERKINERJA TERBAIK DALAM PELAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016
Diposting oleh Admin KPU :
Kategori: Berita KPU Provinsi NTB - Dibaca: 588 kali

Mataram, NTB - KPU kab. Lombok Timur ditetapkan sebagai Staker berkinerja terbaik dalam pelaporan keuangan Tahun 2016. Peringkat II diberikan kepada KPU Kab. Lombok Utara dan Peringkat III KPU Kab. Sumbawa Barat. Pemberian penghargaan dilaksanakan dalam acara Rakor Pelaporan Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2018, Senin (13/11).

Ketua Divisi Umum, Keuangan dan Logistik KPU Prov NTB Hesty Rahayu mengatakan, selama ini pengelolaan dana hibah maupun hibah rutin KPU Prov NTB selalu mendapat penghargaan baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Provinsi NTB. Ia berharap hal ini menjadi modal pengelolaan dana hibah pilkada 2018 yang lebih baik lagi.

Pelaksanaan Pilkada bukan merupakan tanggung jawab KPU semata, namun juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Ia berharap koordinasi yang baik ini akan membuat pengelola keuangan dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul sesegera mungkin sehingga dapat diatasi dengan cepat sebelum permasalahan itu muncul, ungkap Hesty

Ia menuturkan, Pilkada 2018 ini adalah pemilihan yang berbiaya sangat besar. Kendati pilkada di NTB merupakan pilkada yang relatif paling rendah dalam alokasi anggaran secara nasional, Hesty optimis tidak akan mengurangi kualitas demokrasi di Prov NTB.

Sementara itu dalam paparannya Kepala Bakesbangpoldagri Prov NTBH. Lalu Syafii menuturkan, Gubernur NTB pernah perbesan dan mengatakan, kita tidak hidup di ruang hampa, kita hidup dalam sebuah ruang yang bernama NTB, dan berada sewaktu-waktu yakni saat ini dan akan datang. Maka mari kita isi dengan semangat yang membawa kemaslahatan untuk semua masyarakat.

Rakor pengelolaan Dana Hibah pilkada ini dihadiri oleh Sekretaris, Kasubbag den Bendahara KPU Kabkota se NTB. Selaku Narasumber adalah Kepala Bakesbangpoldagri Prov. NTB, Biro Keuangan Setjen KPU RI, BPKP dan DJPB.

Kepala BakesbangPoldagri Prov NTB Lalu Syafii mengatakan bahwa mengabdi di dunia KPU adalah sebuah ladang untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi NTB. Jadi tidak boleh hasil Pemilu berlangsung dengan kualitas yang sama dari tahun ke tahun, hasilnya harus lebih baik, masa depan harus lebih baik.

Jadi Pilkada yang akan datang harus lebih berkualitas dan transparan, yang paling penting dalam menciptakan itu adalah niat penyelenggara. Jika niat penyelenggara ini benar-benar amanah, memberikan yang terbaik, ketulusan dan keikhlasan maka hal itu merupakan sebuah modal, tutur Lalu Syafii Dana APBD bersumber dari masyarakat tentu akan kembali kepada mereka. Jadi hak memilih pemimpin itu adalah hak yang paling asasi bagi warga NTB. hal itu diamanahkan oleh masyarakat kepada KPU untuk dapat mengelola dana hibah tersebut agar hak-haknya itu dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan apapun.

Jadi siapapun yang hidup di NTB, memiliki KTP NTB, dia memiliki hak yang dijamin bisa diilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semudah-mudah dalam bentuk masyarakat dapat memilih pemimpinnya.

Jadi dana yang diperoleh dari berbagai sumber profesi yang dikumpulkam menjadi dana APBD, rupiah demi rupiah dapat KPU pertanggungjawabkan dengan memberikan hak masyarakat untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya yang pada akhirnya hasil pilkada dapat mencerminkan partisipasi masyarakat terhadap pemimpin, tegas Lalu Syafii.

0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)