SONGSONG PILKADA 2015, KPU NTB GELAR DISKUSI 2 MINGGUAN

Foto untuk : SONGSONG PILKADA 2015, KPU NTB GELAR DISKUSI 2 MINGGUAN
Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat. Melalui pemilihan umum rakyat menyalurkan aspirasinya dalam memilih wakil-wakilnya dan memilih calom pemimpinnya. Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2015 pun dihajatkan sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Di Provinsi NTB terdapat 7 Kabupaten/Kota yang akan menggelar pemilihan Kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2015 nanti, yaitu: Kota Mataram, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Sumbawa, Kab. Dompu dan Kab. Bima.

Salah satu persoalan klasik dalam setiap penyelenggaran pemilu adalah persoalan Hak pilih. Karena itu, Diskusi 2 Mingguan yang digagas KPU NTB pada edisi perdana tanggal 19 Oktober 2015 secara khusus membedah persoalan hak pilih, dengan tema Meretas persoalan hak pilih warga dalam pilkada 2015. Tokoh Pers sekaligus Direktur Harian Suara NTB dan Radio Global FM Agus Talino mengatakan KPU memiliki beban yang sangat berat dalam penyelenggaraan pilkada 2015. Ia memberikan alasan, pilkada 2015 sangat minim sosialisasi. Berapa banyak sih iklan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU melalui media cetak dan media elektronik. Berapa besar sih kemampuan KPU menyelenggarakan sosialisasi tatap muka dalam jangkauan wilayah geografis yang sangat luas, sementara sumberdaya yang dimiliki relative terbatas.

Keterbatasan dalam melakukan sosialisasi ini semakin diperparah dengan dialihkannya sebagian hak pasangan calon untuk melakukan sosialisasi sendiri oleh Undang-Undang menjadi kewanangan KPU. Akibatnya pilkada tahun 2015 terasa minim sosialisasi, karena Alat peraga kampanye yang dicetak oleh KPU jumlahnya sangat terbatas, belum lagi ada ancaman hilang atau rusaknya APK tersebut akibat peristiwa alam atau karena ulang oknum tak bertanggung jawab.

Menurut Agus Talino, agar pilkada 2015 berjalan sukses dan rakyat menyalurkan suaranya dengan optimal, maka penyelenggaraan tahapan pilkada tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, tetapi harus melibatkan berbagai pihak. Perlu pelibatan pemerintah, pers, NGO dan komponen masyarakat lainnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, imbuh Agus.

Tidak itu saja, Agus juga menyoroti calon kepala daerah yang belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat akan calon yang berkualitas. Hal ini disebabkan karena proses rekrutmen calon oleh parpol tidak dilakukan secara baik. Akibatnya masyarakat menjadi kurang berminat untuk memilih calon pemimpinnya. Tidak ada rasa khawatir dalam diri masyarakat jika calon A atau calon B tidak akan terpilih kalau dia tidak memberikan hak pilihnya.

Senada dengan Agus, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram L. Syaifudin Gayep mengatakan bahwa factor pemilih dalam pilkada juga dipengaruhi oleh figure yang menjadi Calon kepala daerah. Dalam pilkada ini juga kita melihat adanya calon yang diusung oleh calon musuhnya. Sandiwara politik Ini kan tidak menarik, kata Gayep. Karena itu, kedepan regulasi pilkada ini perlu disempurnakan lagi agar calon pemimpin yang disuguhkan kepada kita lahir dari proses yang bersih dan kompetisi yang sehat sehingga rakyat menjadi lebih tertarik memilih calon pemimpinnya.

Gayep juga menyarankan kedepan agar pemerintah membuat regulasi yang lebih tegas yang mewajibkan seluruh warga Negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk memberikan hak pilihnya, karena sesungguhnya rakyat juga berhak menentukan masa depan daerahnya.

Pandangan berbeda disampaikan oleh jurnalis Lombok Post Edy Gustan. Ia mengatakan kesuksesan penyelenggaraan pilkada juga sangat ditentukan oleh kualitas penyelenggaranya. Hal ini tidak terlepas rekrutmen penyelenggara itu sendiri yang dipandang dilakukan dengan proses yang kurang kredibel. Karena itu depan, Edy menyarankan agar Tim Seleksi Anggota KPU lebih berkualitas lagi, dan proses seleksipun berjalan dengan transparan.

Sementara itu, komisioner KPU Provinsi NTB Yan Marli mengakui tugas KPU dalam penyelenggaraan pilkada memang sangat berat. Meski upaya yang dilakukan oleh KPU dipandang belum optimal, namun KPU tidak berpangku tangan, tetapi terus melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kami juga melakukan koreksi internal, dimana mitra kerja kami yaitu Badan Adhoc PPK dan PPS kita arahkan tidak hanya melakukan kerja-kerja teknis tahapan, tetapi kita dorong untuk terlibat secara aktif melakukan sosialisasi dengan kearifan local, jelas Yan Marli.

  • LALU AKSAR ANSHORI, SP
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.MPd., M.Pd
    Anggota KPU
  • H. ILYAS SARBINI, SH., MH
    Anggota KPU
  • SUHARDI SOUD, SE
    Anggota KPU
  • HESTY RAHAYU, ST., MM
    Anggota KPU
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • MUHAMMAD TAJUDDIN, S.Sos., MM
    KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • RIDWAN, S.Adm
    KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN LOGISTIK
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%
Cukup 0%
Perlu ditingkatkan 0%
 
Aplikasi Android PPID KPU Provinsi NTB
C1 PILEG 2014
C1 PILPRES 2014
Sidalih
E-PPID
E-JDIH
LOGISTIK
Pilkada 2015
website KPU Kota Mataram
KPU LOMBOK BARAT
KPU Lombok utara
KPU Lombok Tengah
KPU Lombok Timur
KPU Sumbawa Barat
KPU Sumbawa
KPU Dompu
KPU Kabupaten Bima
KPU Kota Bima