WUJUDKAN TRANSPARANSI PAW, KPU NTB LAKUKAN BIMTEK APLIKASI PAW

Foto untuk : WUJUDKAN TRANSPARANSI PAW, KPU NTB LAKUKAN BIMTEK APLIKASI PAW
Mataram, 23/10/2015. Dalam rangka mewujudkan transparansi dalam pelaksanaan Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten KPU Provinsi NTB menggelar Bimtek penggunaan aplikasi PAW. Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari ini bertujuan untuk memastikan seluruh operator SIMPAW KPU Kabupaten/Kota dapat mengoperasikan aplikasi SIMPAW yang baru dibuat oleh KPU.

Ketua KPU Provinsi NTB ketika membuka pelaksanaan Bimtek mengatakan KPU sebagai lembaga public sangat proaktif mewujudkan transparansi informasi dalam berbagai tugas-tugasnya. Ada aplikasi Sisitem informasi Tahapan (SITAP), system informasi data pemilih (SIDALIH), system informasi Logistik (SILOG), Sistem informasi Pencalonan (SILON),dan sekarang ada Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu (SIMPAW). Semuanya ini bertujuan agar informasi pelaksanaan tugas KPU dapat diketahui dengan cepat oleh public, sehingga terwujudlah transparansi.

Terakait dengan dipergunakannya SIMPAW, Lalu Aksar menjelaskan, selama ini tidak jarang terjadi pelaksanaan PAW Anggota DPRD dimana yang menggantikan adalah Calon yang perolehan suaranya bukan pada urutan berikutnya. Hal ini memang menjadi ranah Parpol, namun demikian public perlu tahu jumlah perolehan suara calon anggota DPRD, agar public juga ikut mengawasi pelaksanaan PAW tersebut.

Hanya saja, sebagai verifikator calon pengganti antar Waktu, KPU tidak boleh memasuki ranah DPRD dan ranah Parpol sesuai dengan UU MD3 dan UU Pemerintah Daerah. Lalu Aksar menegaskan, Parpol lah yang memiliki hak untuk melaksanakan PAW dengan mengajukan permohonan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya pimpinan DPRD meminta kepada KPU untuk melakukan verifikasi pemenuhan syarat sebagai calon PAW. Sesuai ketentuan, KPU memverifikasi pemenuhan syarat calon PAW paling lama 5 hari.

Meskipun waktu untuk melakukan verifikasi cukup singkat, KPU harus melaksanakan verifikasi secermat mungkin. Karena itu, ada 3 hal utama yang harus dicermati dan harus ada pada saat verifikasi, yaitu Daftar Calon Tetap (DCT) di Daerah Pemilihan (Dapil) yang bersangkutan, Perolehan Suara dalam pemilu, dan peringkat perolehan suara.

Sementara itu, Ketua Divisi Teknis KPU NTB Suhardi Soud menjelaskan aplikasi SIMPAW dimaksudkan untuk memberikan pelayanan informasi ke masyarakat terkait PAW. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Aplikasi SIMPAW menampilkan data berupa soft file surat jawaban, lampiran surat, serta berita acara (BA) yang keluar dari lembaga-lembaga terkait proses PAW anggota legislatif. sistem ini dapat mempercepat penyampaian informasi proses pelaksanaan PAW sehingga publik bisa mulai meninggalkan cara lama dalam memperoleh informasi. Melalui sistem informasi ini diharapkan dapat memperoleh langsung kesimpulannya bahkan dapat langsung di cetak/print dokumen-dokumen yang di butuhkan, sehingga kita tidak lagi melakukannya secara manual. Dalam aplikasi ini ditampilkan menu untuk pengelolaan PAW, dimulai dari datangnya surat permintaan PAW dari DPRD hingga pembuatan berita acara PAW. Aplikasi SIMPAW terdiri dari 3 Menu utama, yaitu: Master Data, surat dari DPRD dan data PAW.

Dalam menu Master Data ditampilkan tentang hasil Pemilu di masingmasing wilayah, berupa perolehan suara untuk masing-masing calon maupun partai politik. Kemudian terdapat daerah pemilihan dimana para calon tersebut berada. Menu ini berfungsi sebagai database penggantian calon legislatif. Menu surat dari DPRD berisi surat dari DPRD yang telah diterima tentang PAW. Surat tersebut diinput ke menu pendaftaran baru PAW. Dalam menu ini, diisikan calon yang akan diganti dan calon yang akan mengganti. Secara otomatis akan muncul calon yang akan mengganti sesuai dengan partai politik, daerah pemilihan, maupun perolehan suaranya. Setelah selesai, aplikasi akan meminta untuk mengunggah kembali surat yang diterima dari DPRD.

Sedangkan menu Data PAW, semua pengelolaan PAW terdokumentasi. PAW yang telah dilaksanakan bisa dilihat di menu ini. Dalam menu ini terdapat pula menu untuk menambah data PAW yang baru saja dilakukan

 

  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%