ANGGARAN DAN LOGISTIK PEMILUKADA AMAN

Foto untuk : ANGGARAN DAN LOGISTIK PEMILUKADA AMAN

Mataram (12/3/15). Setelah pemerintah menetapkan Perpu Nomor 1 tahun 2015 menjadi undang-undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tengara Barat terus melakukan koordinasi dengan 7 (tujuh) KPU Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan pemilukada di tahun 2015 ini. Tujuh kabupaten/Kota itu adalah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.

Salah satu yang mendapat perhatian serius dari KPU Provinsi NTB adalah kesiapan anggaran dan logistic. Tim Hupmas KPU Provinsi NTB menyambangi ruang kerja Divisi Logistik dan Anggaran KPU Provinsi NTB Hesty Rahayu, ST,MT.

Hesty Rahayu yang juga, mantan penggiat PNPM Mandiri ini mengatakan sampai saat ini anggaran untuk persiapan pemilukada di tujuh kabupaten/kota meski sudah disetujui harus tetap dikawal sampai terealisasinya NPHD.

Dari Rp.106.306.554,889 yang diajukan teman-teman KPU Kabupaten/Kota yang disetujui oleh pemerintah daerah mereka adalah Rp. 100.414.324.150.

Berikut data anggaran pemilukada yang dikutif Tim Hupmas dari hasil koordinasi KPU Provinsi NTB dengan tujuh kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pemilukada tahun 2015.

 

No

Kab/Kota

Usulan KPU Kab/Kota (Rp)

Realisasi/Disetujui Pemda (Rp)

1

Kota Mataram

21.000.000.000

11.000.000.000

2

Kab.Lombok Utara

18.000.000.000

8.000.000.000

3

Kab.Lombok Tengah

42.000.000.000

28.000.000.000

4

Kab.Sumbawa Barat

11.296.056.000

7.000.000.000

5

Kab.Sumbawa

-

19.414.324.150

6

Kab.Dompu

14.010.498.289

9000.000.000

7

Kab.Bima

-

18.000.000.000

 

Total

Rp.106.306.554.889

Rp.100.414.324.150

                Sumber: Sub.Bagian Hukum KPU Provinsi NTB

 

Ditanya soal ketimpangan yang terlalu tinggi antara usulan KPU Kabupaten/Kota dengan realisasi dari pemerintah daerah, Hesti Rahayu menjelaskan. Ada persoalan yang menyebabkan angka itu timpang. Teman-teman KPU Kabupaten/Kota mengajukan anggaran sejak tahun 2014 ketika asumsi pemilukada dapat menjadi dua putaran karena sistem penetapan calon terpilih menggunakan ambang batas. Sementara pemda menyetujui setelah ada kepastian Perpu menjadi undang-undang untuk 1 putaran.

Namun hampir disemua KPU Kab/Kota masih menyisakan persoalan yaitu meskipun berlangsung satu putaran anggaran yang sudah disetujui masih terdapat kekurangan sehingga perlu tetap dikomunikasikan kepada pihak eksekutif dan legislatif terkait kekurangannya. Diharapkan teman-teman Kabupaten/Kota dalam pembiayaan tahapan mengacu pada prioritas tahapan/kegiatan sehingga kekurangannya yang diusulkan dalam APBD tidak mengganggu kegiatan/tahapan selanjutnya. Namun pada prinsipnya teman-teman KPU Kab./Kota tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat, kata Hesty.

Disinggung soal ketersediaan logistik, Hesty Rahayu menjelaskan khusus kotak dan bilik untuk 6 Kabupaten/Kota selain KLU masih mencukupi, kalau melihat kebutuhan sesuai pemilu terekahir (Pilpres), SE KPU Nomor 1331 yakni kotak 1 (satu) atau 2 (dua) dan bilik 2 (dua) s.d 4 (empat). Khusus untuk Kab. Lombok Utara, KPU Provinsi NTB akan memfasilitasi pinjam-pakai dengan Kabupaten Lombok Barat yang kebetulan tidak menyelenggarakan pemilukada, tambah Hesty.

Berikut data jumlah kotak dan bilik suara di tujuh kabupaten/kota pasca Pilpres 2014 untuk persiapan pemilukada yang dihimpun tim Hupmas.

No

Kab/Kota

Kotak

Bilik

TPS

1

Kota Mataram

2.085

348

700

2

Kab.Lombok Utara

-

-

525

3

Kab.Lombok Tengah

9.306

7.083

1.500

4

Kab.Sumbawa Barat

1.117

711

210

5

Kab.Sumbawa

4.421

3.984

1.050

6

Kab.Dompu

2.019

1.827

458

7

Kab.Bima

3.429

3.067

800

 

Total

22.377

20.110

5.253

                Sumber: Sub.Bagian Keuangan dan Logistik KPU Provinsi NTB

 

 


  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%