DIKLAT BENDAHARAWAN UPAYA KPU MENUJU OPINI WTP

Foto untuk : DIKLAT BENDAHARAWAN UPAYA KPU MENUJU OPINI WTP

Pemilu merupakan kegiatan yang berskala sangat besar dan memakan biaya yang tidak sedikit. Pelaksanaannya melibatkan banyak personil untuk menyelesaikan rangkaian tugas yang hampir tidak terhitung jumlah kegiatannya dan dalam jadual yang sangat padat, sehingga diperlukan keterampilan pelaksana yang memadai, teliti, cepat, akurat dan tepat guna, tidak terkecuali dari pegawai yang ditugaskan sebagai bendaharawan.

Demikian dikatakan oleh Ketua KPU Provinsi NTB ketika membuka Diklat Bendaharawan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi NTB, dengan peserta dari bendaharawan Pengeluaran pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se NTB yang dilaksanakan pada tanggal 9-12 September 2013.

Lebih jauh Darmansyah mengatakan bahwa Pembiayaan Pemilu akan sangat terikat kepada tahapan atau siklus pemilu. Oleh karenanya, besaran angaran yang diperoleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan sangat berbeda dalam tahun penyelengaraan pemilu dan dalam tahun non pemilu.

Harus pula diperhatikan bahwa Pemilu merupakan suatu kegiatan yang memiliki sensitifitas politik dan dinamika yang sangat tinggi di lapangan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan respon atau tindakan yang cepat dan tepat, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di lapangan.

Terlebih saat ini baik KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota tengah disibukkan dengan berbagai kegiatan dalam menunjang pelaksanaan sejumlah tahapan pemilu 2014, seperti: penataan daerah pemilihan; pencalonan angota legislatif; kampanye; seleksi angota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; serta pengadaan dan pengelolaan logistik pemilu.

Selain itu, Pembiayaan Pemilu juga harus mempertimbangkan struktur organisasi penyelenggara pemilu baik yang bersifat permanen maupun yang bersifat adhoc serta  peraturan perundang-undangan yang ada.

Secara terpisah, Kepala Biro Keuangan Setjen KPU RI Sutarmijanto Heru Hermawan, S.Sos., M.Si. ketika menjadi narasumber mengingatkan kepada semua aparatur pengelola keuangan bahwa permasalahan keuangan pemilu merupakan hal yang paling disoroti keberadaannya, karena itu dibutuhkan pertanggungjawaban  yang maksimal guna meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

Yang tidak kalah pentingnya, lanjut Heru Hermawan, pelaksanaan Diklat Bendaharawan merupakan upaya strategis KPU untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” menjadi “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.

Karena itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendukung peningkatan kualitas pelaporan keuangan, antara lain dengan meningkatkan kinerja fungsi perbendaharaan terutama dalam perencanaan kas, pencegahan kebocoran dan penyimpangan, serta pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash) dalam rangka meningkatkan nilai tambah sumber keuangan yang terbatas.

Perlu pula diperhatikan tiga aspek hukum pengelolaan keuangan yaitu: 1) Aspek Wetmatigheid, apakah suatu pembayaran sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2) Aspek Rechtmatigheid, apakah sudah memenuhi hak si penagih yang berhak menerima; serta Aspek Doelmatigheid, apakah suatu pembayaran sudah sesuai dengan tujuan pengeluaran.

Selain dari Biro Keuangan  Setjen KPU RI, bertindak sebagai narasumber juga Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mataram, dan Kanwil Ditjen Pajak Provinsi NTB.

 

  • LALU AKSAR ANSHORI, SP
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.MPd., M.Pd
    Anggota KPU
  • H. ILYAS SARBINI, SH., MH
    Anggota KPU
  • SUHARDI SOUD, SE
    Anggota KPU
  • HESTY RAHAYU, ST., MM
    Anggota KPU
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • MUHAMMAD TAJUDDIN, S.Sos., MM
    KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • RIDWAN, S.Adm
    KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN LOGISTIK
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%
Cukup 0%
Perlu ditingkatkan 0%
 
Aplikasi Android PPID KPU Provinsi NTB
C1 PILEG 2014
C1 PILPRES 2014
Sidalih
E-PPID
E-JDIH
LOGISTIK
Pilkada 2015
website KPU Kota Mataram
KPU LOMBOK BARAT
KPU Lombok utara
KPU Lombok Tengah
KPU Lombok Timur
KPU Sumbawa Barat
KPU Sumbawa
KPU Dompu
KPU Kabupaten Bima
KPU Kota Bima