ILMU DARI MAKASAR

Tahun 2015 merupakan tahun politik lokal di Nusa Tenggara Barat. Penamaan ini tidak berlebihan mengingat terdapat 7 kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilukada di tahun tersebut. ketujuh kabupaten/kota itu adalah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima. Untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilukada berkualitas, masing-masing kabupaten/kota melakukan studi banding ke beberapa daerah yang dipandang memiliki karekteristik dengan mereka. KPU Kota mataram memilih KPU Kota Makasar sebagai lokasi studi banding mereka. Untuk memaksimalkan penyerapan pengetahuan dari kegiatan tersebut KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat memberi pendampingan kepada KPU Kabupaten/Kota. Divisi Sosialisasi dan SDM Agus, M.Si bersama Kasubag Umum mendampingi KPU Kota Mataram menuju Makasar pada tanggal 22 sampai dengan 24 September 2014. 

Tiga hari di Makasar Alhamdulillah banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, demikian disampaikan Agus, M.Si. Di Kota Makasar itu lanjut Agus, merupakan daerah yang peserta pemilukadanya paling banyak yakni 10 pasangan calon. Dari 10 tersebut 4 pasangan calon dari perseorangan. Jumlah pasangan calon perseorang yang mendaftar sebenarnya 5 tetapi yang dinyatakan lulus atau memenuhi syarat oleh KPU Kota Makasar 4. Meskipun pemenang pemilukadanya pasangan calon dari partai politik, namun yang menarik dari sisi teknis penyelenggaraan pemilu adalah bagaimana cara KPU Kota Makasar melakukan verfifikasi persyaratan calon perseorangan. Temuan kami menyebutkan verifikasi persyaratan dukungan calon perseorangan dilakukan secara berjenjang dari KPU Kota, turun ke PPK, dan baru diturunkan ke PPS. Honorarium yang dibayarkan untuk verifikator juga cukup besar yakni Rp.1.500 per-pendukung untuk PPS, Rp.750 per-pendukung untuk PPK, dan Rp.250 per-pendukung untuk KPU Kota Makasar. Pola pembiayaan yang demikian dinilai member motivasi yang tinggi bagi verifikator untuk bekerja keras. Ketika kami mengajukan pertanyaan standar apa yang digunakan untuk menentukan besaran honorarium tersebut, mereka menjelaskan tidak ada standar baku tetapi menggunakan logika beban kerja.

Sistem verifkasi persyaratan administrasi calon merupakan komponen yang juga sangat menarik. Dibeberapa tempat, KPU Kabupaten/Kota sering digugat terkait persyaratan administrasi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Komponen persyaratan yang paling sering dipersoalkan adalah ijazah. Maklum, para calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang menjadi kompetitor kebanyakan merupakan produk sekolah jaman dulu yang kondisi system pendidikan kita belum sebaik saat ini. Akibatnya banyak calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang diragukan ijazahnya. Mengantisipasi hal tersebut KPU Kota Makasar melakukan verifikasi faktual terhadap ijazah semua calon pada semua jenjang pendidikan mereka. Dengan cara yang demikian, tidak ada keraguan bagi KPU Kota Makasar dalam mengambil keputusan terkait persyaratan administrasi.

Dalam hal pemeriksaan kesehatan, KPU Kota Makasar bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan institusi ini sekaligus menjadi lembaga yang diberi kewenangan merekomendasikan rumah sakit atau tempat pemeriksaan kesehatan, termasuk para dokternya. Untuk efisiensi kerja, KPU Kota Makasar membentuk pokja pemeriksaan kesehatan yang fungsinya sebagai penghubung antara KPU dengan tim pemeriksa. Anggota pokja ini diberi tugas secara khusus mengawal proses pemeriksaan kesehatan guna memastikan pekerjaan tim pemeriksa kesehatan bekerja dengan cara yang benar.

Pemilu sering kisruh karena ketidakrapian rekapitulasi suara dari tingkat panitia ad-hock. Untuk memaksimalkan kerja anggota KPPS  dalam melakukan rekapitulasi suara, KPU Kota Makasar memberlakukan bimbingan teknis diikuti oleh 5 dari 7 anggota KPPS. Jadi kalau di beberapa kabupaten/kota, bintek anggota KPPS hanya diikuti oleh 1 orang, kemudian pada waktu pemungutan suara yang mengerjakan rekapitulasi justru bukan anggota yang hadir bintek, disinilah persoalan mulai muncul. Untuk mengantisipasi hal yang demikian, KPU Kota Makasar memperbanyak peserta bintek anggota KPPS.  

Sosialisasi pemilukada memang masih bersifat konvensional, namun yang menarik di Kota Makasar, KPU menyelenggarakan sosialisasi dengan konsep kemitraan. KPU Kota Makasar membangun kerjasama dengan para pemangku kepentinganseperti LSM, Perguruan Tinggi, dan organisasi masyarakat. KPU Kota Makasar memberikan anggaran sosialisasi, selanjutnya yang menjadi panitian penyelenggara adalah mereka. Namun penerapan konsep ini memang harus hati-hati, karena biasanya akan muncul kesulitan pada sistem pertanggungjawaban keuangan. Untuk itu kami mengharapkan KPU Kabupaten/Kota di seluruh NTB agar lebih cermat dalam menyusun perencaanaan. Demikian dikatakan Agus.******
  • LALU AKSAR ANSHORI, SP
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.MPd., M.Pd
    Anggota KPU
  • H. ILYAS SARBINI, SH., MH
    Anggota KPU
  • SUHARDI SOUD, SE
    Anggota KPU
  • HESTY RAHAYU, ST., MM
    Anggota KPU
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • MUHAMMAD TAJUDDIN, S.Sos., MM
    KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • RIDWAN, S.Adm
    KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN LOGISTIK
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%
Cukup 0%
Perlu ditingkatkan 0%
 
Aplikasi Android PPID KPU Provinsi NTB
C1 PILEG 2014
C1 PILPRES 2014
Sidalih
E-PPID
E-JDIH
LOGISTIK
Pilkada 2015
website KPU Kota Mataram
KPU LOMBOK BARAT
KPU Lombok utara
KPU Lombok Tengah
KPU Lombok Timur
KPU Sumbawa Barat
KPU Sumbawa
KPU Dompu
KPU Kabupaten Bima
KPU Kota Bima