KONSOLIDASIKAN PEMILUKADA : KPU NTB KUMPULKAN KPU KOTA MATARAM

Foto untuk : KONSOLIDASIKAN PEMILUKADA : KPU NTB KUMPULKAN KPU KOTA MATARAM

Mataram. Gonjang-ganjing hubungan komisioner dan sekretariat di KPU Kota Mataram mendapat respons dari KPU Provinsi NTB. Tidak ingin melihat KPU Kota Mataram tenggelam dalam konflik antara komisioner dan sekretariat, KPU Provinsi NTB mempertemukan kedua belah pihak diruang rapat KPU Provinsi NTB, Kamis 5 Maret 2015. Hadir dalam pertemuan ini adalah, ketua KPU Provinsi NTB beserta semua Komisioner, Sekretaris KPU Provinsi NTB beserta Kasubbag SDM, Ketua dan Anggota KPU Kota Mataram, Sekretaris, Kasubbag dan semua staf KPU Kota Mataram.

Dalam kesempatan tersebut Ketua KPU Provinsi NTB Lalu Aksar Ansori mengatakan, acara ini merupakan silaturrahim guna persiapan penyelenggaraan pemilukada Kota Mataram. “Pertemuan ini sebagai bentuk komitmen kami di provinsi untuk selalu mengambil bagian dalam seluruh masalah yang muncul di KPU Kabupaten/Kota. Kami juga berharap kalau kami datang ke kabupaten/kota kami tidak hanya bertemu dengan beberapa anggota komisioner tetapi bisa bertemu dengan seluruh pegawai agar informasi yang kami berikan utuh.”

Lebih lanjut Aksar mengatakan pelaksanaan pemilukada di tujuh kabupaten/kota akan berlangsung tahun 2015, tahapan sudah dimulai Mei 2015. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Pertama pastikan anggaran pemilukada sudah tersedia dengan adanya Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU dengan Walikota. Semua perencanaan yang dirancang oleh KPU harus berlandaskan hukum, misalnya semua penggunaan anggaran berdasarkan SK Walikota tentang penetapan standar honor/upah.

Selanjutnya segera lakukan koordinasi dengan pemerintah kota Mataram terkait data penduduk dan data pemilih pemilu terakhir. Persiapkan juga perangkat sistem SIDALIH karena kita akan menggunakan aplikasi itu. Semua perangkat regulasi pencalonan juga harus disiapkan, misalnya SK KPU Kota Mataram tentang jumlah dukungan minimal dan sebaran untuk calon perseorangan, sampai kampanye. Semua harus disiapkan dari sekarang.

Disamping itu, Aksar juga menyinggung alat peraga kampanye dalam pemilukada saat ini. Apabila pemilukada sebelumnya, alat peraga kampanye menjadi tanggung jawab calon dan tim, maka sekarang menjadi tanggung jawab KPU mulai dari pemasangan sampai pembersihan. Semua itu harus ada surat keputusan KPU Kota Mataram, dimana titik-titik yang harus dipasang, silahkan koordinasi dengan pemerintah kota mataram. Anggarannya harus tersedia di KPU Kota Mataram.

Mengenai pegawai sekretariat di KPU memang belum sepenuhnya dari pegawai KPU. Karena kekurangan pegawai, maka KPU meminjam pegawai dari pemerintah daerah. Karena itu kewenangan pemda untuk menempatkan atau menarik pegawainya dari KPU. Undang-undang sekarang, ditegaskan bahwa Bupati/Walikota tidak boleh melakukan mutasi pegawainya             6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Maka sekretaris dan kasubbag yang ada sekarang ini harus benar-benar ada di KPU Kota Mataram sampai belum dimutasi oleh pemerintah kota mataram.

Sementara itu Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Provinsi NTB Agus, M.Si, mengatakan KPU itu memiliki tugas yang sifatnya pengambilalihan fungsi. Penyelenggaraan Pemilu sebetulnya fungsinya pemerintah, tetapi belajar dari praktek pemilu yang pernah diselenggarakan oleh pemerintah pada era Orde Baru, publik tidak percaya dengan hasil pemilu. Akibatnya Indonesia melakukan perbaikan kelembagaan demokrasinya dengan cara penyelenggara pemilu itu adalah suatu komisi pemilihan umum. Artinya, harapan publik terhadap penyelenggara pemilu yang independen itu sangat tinggi. Tugas kita dalam seluruh pekerjaan pemilu termasuk pemilukada memenuhi tuntutan publik itu.

Di KPU juga mengatur pola kerja yang disebut dengan kelompok kerja atau pokja. Pokja itu dibentuk oleh KPU, tugasnya melaksanakan suatu pekerjaan tertentu dan menyampaikan hasil pekerjaan itu kepada Ketua KPU. Setelah itu ketua KPU mengundang komisioner untuk membahas hasil kerja pokja tersebut untuk dinilai. Setelah dipandang selesai maka hasil kerja pokja itu dokumentasikan. Pola ini yang tidak dipraktekkan di kabupaten/kota, akibatnya antara komisioner dan sekretariat saling curigai. Maka alat kerjanya adalah transparansi harus kita kedepankan.

Lebih jauh Agus menjelaskan bahwa sifat organisasi kita adalah hirarkhis. Makna hirarkhis yang paling operasional dalam konteks ini adalah KPU itu hanya satu, yaitu KPU RI. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten merupakan bagian dari KPU RI. Maka loyalitas kita adalah kepada KPU RI. Untuk itu, undang-undang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang baru ini menyebutkan penyelenggara pemilu itu adalah satu kesatuan antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Bahkan penanggung jawab akhir penyelenggaraan pemilukada adalah KPU RI.

Atas dasar itulah, kata Agus, Pegawai KPU kedepan idealnya murni PNS KPU. Namun karena usia kita masih muda, kita belum memiliki 100% PNS, maka kita masih minta bantuan pegawai dari pemerintah daerah. Namun demikian, kami mengharapkan setelah PNS daerah ini ditugaskan di KPU loyalitasnya tunggal kepada KPU secara institusional.

Sementara Divisi Hukum dan Pengawasan Yan Marli mengharapkan agar komisioner dan sekretariat ini Rekonsiliasi tanpa syarat. Semua saling menerima kelebihan dan kelemahannya, sehingga kita sukses bersama dan tercatat dalam sejarah kehidupan politik di kota mataram. “Mari kita berikan kesan yang selalu positif dalam kerja kita di KPU ini.  Hindari dikotomi antara KPU dengan sekretariat.” Tegas Yan Marli.

Sementara itu Sekretaris KPU Kota Mataram mengatakan sangat berterima kasih atas pertemuan ini, dan semua petunjuk dari KPU Provinsi akan kami pedomani. Kami siap berkomitmen untuk sukseskan pemilukada. Hanya saja, kalau kami salah mohon kami dipanggil agar kami mengetahui salah kami. Kami ini aparatur negara, tidak mungkin kami tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah atasan, kata Putu Sarjana.

Kasubbag Umum KPU Kota Mataram, Yusrin menyampaikan kami menyadari betul tugas kami sebagai fasilitator sekaligus implementator. Dalam bekerja kami berada dalam sistem, kami selalu taat asas, taat aturan. Kami tentu tidak ingin mengulangi pengalaman-pengalam masa lalu, teman-teman kami menghadapi permasalahan hukum karena menabrak aturan. Tentu kami tidak inginkan itu. Kami ingin selalu berada pada rel kami dan tidak menabrak jalur yang lainnya.   

Pada prinsipnya semua staf sekretariat KPU Kota Mataram mengharapkan semua masalah di KPU Kota Mataram bisa selesai hari ini. Kedepan mereka berharap semua masalah bisa diselesaikan secara internal, tidak perlu sampai di tingkat provinsi. Demikian harapan mereka.

Ketua KPU Kota Mataram mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan semua pegawai sekretariat  dan mereka berkomitmen untuk mensukseskan pemilukada. Pihaknya juga mengharapkan ada peningkatan kinerja dan soliditas.

 

  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%