KPU NTB BERSILATURRAHMI

Foto untuk : KPU NTB BERSILATURRAHMI

Pasca dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Anggota KPU Provinsi NTB Periode 2019-2024, Anggota KPU Provinsi NTB melakukan serangkaian Silaturrahmi dengan Unsur Forkompinda Provinsi NTB.
Seperti diketahui, silaturrahmi pertama telah dilakukan dengan menemui Gubernur NTB Januari lalu. Seiring dengan tugas melaksanakan Fit and Proper Test Calon Anggota KPU Kota Mataram dan Kab. Lombok Tengah serta adanya tugas mengikuti Bimtek oleh sebagian komisioner, maka silaturrahmi baru dapat dilakukan kembali.
Silaturrahmi lanjutan kali ini dilaksanakan tanggal 4 Februari dengan bertandang ke Kantor Korem 162/Wirabhakti, Polda NTB dan DPRD Provinsi NTB.
Kunjungan pertama dilakukan dengan Komandan Korem 162/Wirabhakti Kolonel Ahmad Rizal Ramdhani didampingi Pasi Intel Mayor Hendra Sukmana. Pada kesempatan ini Komisioner KPU NTB terdiri dari Ketua Sohurdi Soud dan 3 orang anggota yaitu Yan Marli, H. Syamsudin dan Agus Hilman didampingi Sekretaris Mars Ansori Wijaya. Silaturrahmi dengan Danrem 162/Wirabhakti diawali dengan Shalat Dzuhur berjamaah di Masjid Korem setempat.
Kunjungan kedua dilakukan pada pukul 14.00 wita menemui Kapolda NTB. Kapolda Brigjen Pol. Ahmad Juri didampingi oleh Karo Ops, Dir Intel, dan Kasi Pers.
Kunjungan ketiga dilakukan pada pukul 16.00 wita menemui pimpinan DPRD Provinsi NTB. Komisioner KPU NTB diterima oleh Wakil Ketua DPRD NTB Abdul Hadi didampingi perwakilan Komisi dan Fraksi antara lain: Ali Ahmad, Johan Rosihan, M. Sakdudin, H. Mujihir dan Ruslan Turmuzi.
Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud mengatakan kunjungan KPU NTB ini selain dimaksudkan untuk silaturrahmi karena baru saja dilantik sebagai komisioner KPU NTB Periode 2019-2024, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk memperkuat sinergi KPU NTB dengan pimpinan-pimpinan daerah terutama menjelang Pemilu 2019.
Seperti kita ketahui, Pemilu 2019 merupakan Pemilu Serentak Nasional yang pertama kalinya. Tentu ini memiliki kerumitan tersendiri yang harus difahami oleh semua pihak, tidak hanya oleh KPU, tetapi juga oleh seluruh pemangku kepentingan seperti Gubernur, TNI, Polri dan DPRD.
Secara teknis penyelenggaraan, KPU akan melaksanakan seluruh tahapan dengan sebaik-baiknya. Namun demikian kami juga membutuhkan dukungan penciptaan kondisi yang mantap agar pemilu 2019 dapat berjalan tertib dan aman. Ini semua membutuhkan dukungan Gubernur, TNI, Polri, DPRD dan unsur pemangku kepentingan lainnya, kata Suhardi Soud.
Beberapa hal yang disampaikan dalam silaturrahmi ke 3 pimpinan daerah yaitu potensi-potensi permasalahan yang perlu diantisipasi, Logistik dan seleksi calon anggota KPU di 8 kabupaten/kota.
Salah satu potensi Rawan dalam pemilu 2019 yaitu jika terdapat putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Caleg terbukti bersalah melakukan pelanggaran aturan Kampanye.
Divisi Hukum Yan Marli mengatakan kalau betul hal itu terjadi maka pasti Caleg tersebut harus dicoret dari DCT, meskipun nantinya sudah tercantum dalam Surat Suara.
Pengalaman dalam Pemilu sebelumnya jika caleg yang bersangkutan mendapat suara, maka suaranya dialihkan menjadi suara parpol.
Hal ini perlu diantisipasi untuk menghindari terjadinya gesekan-gesekan, karena faktanya sudah ada beberapa kasus pelanggaran aturan kampanye yang diproses oleh Gakkumdu, bahkan berproses di Pengadilan.
Potensi persoalan lain dalam pemilu 2019 yaitu rekapitulasi di tingkat PPK yang bisa melewati waktu 24 jam. Dari hasil simulasi waktu yg dibutuhkan untuk merekap hasil di 1 TPS yaitu 1 jam, itupun tanpa protes.
“Bayangkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk rekapitulasi misalnya di Kecamatan Aikmel yang memiliki 341 TPS”, kata Yan Marli.
Untuk mengantisipasi ini kemungkinan rekapitulasi di PPK akan dilakukan menggunakan 3-4 panel. Hanya saja dalam rekap tingkat PPK saksi yang boleh hadir maksimal 4 saksi. Semoga hal ini bisa diantisipasi agar tidak menimbulkan kerawanan.
Persoalan lain yang mengemuka dalam silaturrahmi yaitu mengenai Logistik. Distribusi logistik ke TPS diperkirakan masih dalam musim hujan. Hal ini memiliki potensi rawan terutama daerah-daerah sulit yang harus menyeberangi laut atau kawasan dengan medan yang berat. Distribusi logistik ini sangat membutuhkan dukungan TNI dan Polri.
Danrem 162/Wirabhakti Ahmad Rizal Ramdhani memberikan perhatian serius terhadap Pemilu 2019. Dia menyarakan agar sebelum pemungutan suara nantinya perlu dibuat pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.
Kita harus mengantisipasi agar pemilu berjalan aman. Intinya tidak ada orang yang bergerak mengganggu pemilu jika tidak ada tokoh yang mendukungnya. Ini perlu kita antisipasi dengan bertemu dengan para tokoh itu, kata A. Rizal.
Kapolda NTB Brigjen Pol. Ahmad Juri juga memberi perhatian serius terhadap Pemilu 2019. “Polda NTB akan tetap mengawal Penyelenggara, Penyelenggaraan dan Logistik Pemilu 2019”, tegas Ahmad Juri.
Salah satu hal yang menjadi perhatian serius Polri belakangan ini adalah maraknya Hoax. Informasi yang beredar sebenarnya tdk seluruhnya benar, kendati tidak seluruhnya juga salah. Namun dalam kategori Hoax, dalam satu informasi, yang keliru itu minimal mencapai 70 persen dari keseluruhan informasi, dan ini cenderung menyesatkan, karenanya harus diantisipasi dengan serius, karena hal ini sangat rentan mengganggu pemilu 2019, kata Kapolda.
Dalam rangka memudahkan pengamanan TPS, Jendral Bintang dua ini berharap agar pembangunan TPS di lokasi yang memungkinkan Polisi bisa mengawasi dengan lebih mudah. Bagaimanapun juga jumlah anggota kepolisian yang ada jauh lebih kecil dibanding jumlah TPS Pemilu yang mencapai 15.998.
Untuk efektivitas pengamanan TPS ini Kapolda NTB juga mengingatkan jajarannya untuk merencanakan apel siaga Linmas yang akan menjadi petugas keamanan TPS.
Sementara itu, pimpinan DPRD NTB memberi perhatian terhadap pelaksanaan Kampanye Pemilu. 
Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB Abdul Hadi mengatakan sebentar lagi seluruh anggota DPRD provinsi NTB akan reses ke Dapil masing-masing. Jangan sampai tujuan kami menyerap Aspirasi konstituen, dianggap melanggar aturan Kampanye, yang akhirnya kegiatan Reses itu dihentikan oleh Panwaslu.
“Kami akan mengundang Bawaslu dan KPU untuk Rapat Koordinasi membahas hal ini”, kata Wakil Ketua dari PKS ini.


 

 

 

  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%