KPU NTB BERTEKAD WUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAANPROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2017

Foto untuk : KPU NTB BERTEKAD WUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAANPROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2017
Mataram, NTB  - Dalam rangka evaluasi pelaksanaan anggaran 2016 dan pencermatan RKA-KL 2017, KPU NTB gelar rapat koordinasi pengelolaan Program dan Anggaran Tahun 2016 serta Penyampaian Data Dukungan Anggaran Tahun 2017 Tingkat KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota  selama 3 hari, yang bertempat di Ruang Diskusi KPU Prov. NTB lantai 2.

Rapat yang dihadiri oleh Sekretaris, Kasubag dan Operator Program dan Data dari KPU Prov. NTB dan KPU Kab./Kota tersebut dibuka secara resmi oleh Divisi Umum, Keuangan dan Logsitik Hesty Rahayu. Dalam sambutannya, Hesty Rahayu mengatakan rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan di tahun 2016, sekaligus merancang pelaksanaan program dan anggaran untuk tahun 2017.

Dengan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan tahun 2016 ini, paling tidak bisa memberikan gambaran kepada kita untuk lebih meningkatkan disiplin kerja guna pencapaian program yang lebih maksimal lagi pada tahun 2017.

Khusus menyongsong tahun anggaran 2017, meski dihadapkan pada penurunan anggaran yang signifikan, namun jajaran KPU harus tetap semangat dan optimis. “Kita harus tetap dapat menjalankan agenda-agenda lembaga dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi,’ kata Hesty Rahayu.

Ungkapan senada disampaikan oleh Sekretaris KPU Prov. NTB Mars Ansori Wijaya. Ia menegaskan bahwa tidak hanya KPU Kab./Kota yang anggarannya berkurang, bahkan KPU Prov. NTB mengalami hal yang sama. “Pagu Anggaran Tahun 2017 untuk Satker KPU Prov. NTB sebesar 5,6 Miliar. Ini menurun sekitar 97 juta dari anggaran tahun 2016,” ungkap Mars Ansori Wijaya.

Jika dicermati, penurunan pagu anggaran di semua satker se NTB terjadi pada kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional. Sementara pada belanja pegawai memang terlihat sama seperti tahun 2016. Hal ini akan dikomunikasikan lebih jauh ke KPU RI, karena sebelum Sekjen KPU telah mengeluarkan kebijakan bahwa jumlah PNS maksimal di Satker Provinsi sebanyak 35 orang dan Satker Kab./Kota maksimal sebanyak 17 orang.

“Dengan adanya kebijakan ini, maka dapat dipastikan belanja pegawai akan tersisa cukup banyak atau surplus di akhir tahun anggaran; untuk itu hal ini akan kita komunikasikan lebih lanjut sambil melakukan persiapan pemetaan dan penataan pegawai di seluruh Satker KPU se NTB pada akhir tahun 2016 ini,” kata Mars Ansori Wijaya.

Terkait anggaran tahun 2017, Mars Ansori Wijaya meminta kepada Sekretaris KPU Kab./Kota untuk mencermati anggaran tersebut secara seksama. Pencermatan ini penting untuk mengidentifikasi program/kegiatan yang sesungguhnya sangat penting namun luput dari pengganggaran. Yang tidak kalah pentingnya masing-masing satker harus membuat TOR dan RAB serta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). “Kesemuanya itu akan kita sampaikan kepada KPU RI sekaligus melakukan koordinasi agar pelaksanaan program di tahun 2017 dapat berjalan optimas,” kata Mars Ansori Wijaya.

Ansori Wijaya juga tidak lupa mengingatkan seluruh satker yang menerima dana hibah APBD tahun 2016 untuk segera menyelesaikan administrasi berupa registrasi ke kementrian keuangan dan melakukan revisi ke APBN paling lambat akhir bulan Desember 2016. Khusus revisi hibah APBD ke APBN dapat dilakukan sampai akhir bulan Desember, sedangkan SP2HL paling lambat tanggal 6 Januari 2017,” jelas Maras Ansori Wijaya.

  • LALU AKSAR ANSHORI, SP
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.MPd., M.Pd
    Anggota KPU
  • H. ILYAS SARBINI, SH., MH
    Anggota KPU
  • SUHARDI SOUD, SE
    Anggota KPU
  • HESTY RAHAYU, ST., MM
    Anggota KPU
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • MUHAMMAD TAJUDDIN, S.Sos., MM
    KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • RIDWAN, S.Adm
    KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN LOGISTIK
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%
Cukup 0%
Perlu ditingkatkan 0%
 
Aplikasi Android PPID KPU Provinsi NTB
C1 PILEG 2014
C1 PILPRES 2014
Sidalih
E-PPID
E-JDIH
LOGISTIK
Pilkada 2015
website KPU Kota Mataram
KPU LOMBOK BARAT
KPU Lombok utara
KPU Lombok Tengah
KPU Lombok Timur
KPU Sumbawa Barat
KPU Sumbawa
KPU Dompu
KPU Kabupaten Bima
KPU Kota Bima