KPU NTB GELAR WORKSHOP SPIP DAN REVIU LAPORAN KEUANGAN LINGKUP PROVINSI DAN KAB./KOTA SE NTB

Foto untuk : KPU NTB GELAR WORKSHOP SPIP DAN REVIU LAPORAN KEUANGAN LINGKUP PROVINSI DAN KAB./KOTA SE NTB
Mataram (NTB) - Dalam rangka implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkup KPU Provinsi dan Kab./Kota se NTB, KPU Provinsi NTB menyelenggarakan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Reviu Laporan Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dan Kab./Kota se NTB. Workshop ini dilaksanakan di Ruang Diskusi Kepemiluan KPU Prov. NTB Lantai 2, Selasa (25/10).

Kegiatan workshop dibuka oleh Ketua Divisi Umum, Keuangan dan Logistik Hesty Rahayu dengan peserta dari KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota masing-masing sejumlah 5 orang dan dihadiri juga oleh Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kab./Kota se NTB, dengan Narasumber dari Koordinator Pengawasan Bidang IPP BPKP Prov. NTB Rizal Suhaili dan Auditor Pertama BPKP Prov. NTB F. Lucky Arif Wicaksana.

Dalam sambutannya, Hesty Rahayu mengatakan bahwa penyelenggaraan workshop ini penting dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, kecakapan, keterampilan dan budaya kerja pada masing-masing jabatan yang diemban dan berorientasi pada proses, dimana organisasi dapat melaksanakan program-program secara sistematis untuk mencapai tujuan dan hasil yang dicita-citakan bersama.

Penerapan SPIP merupakan kewajiban yang harus dilakukan, terlebih apabila dikaitkan dengan tekad dan komitmen menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang benar, efektif dan efisien, taat terhadap perundang-undangan, menghasilkan pelaporan keuangan yang handal, terlindungi aset pemerintah, sehingga akhirnya memperoleh opini terbaik dari auditor, tambah Hesty Rahayu.

Sementara itu, Rizal Suhaili sebagai narasumber pertama memaparkan bahwa SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai guna memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah. Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian," jelas Rizal Suhaili.

Penyelenggaraan unsur lingkungan pengendalian yang baik akan meningkatkan suasana lingkungan yang nyaman, yang akan menimbulkan kepedulian dan keikutsertaan seluruh pegawai. Untuk mewujudkan lingkungan pengendalian yang demikian, diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakannya. "Komitmen ini juga merupakan hal yang amat penting bagi terselenggaranya unsur-unsur SPIP lainnya," tambah Rizal.

Untuk membangun kondisi yang nyaman tersebut, maka lingkungan pengendalian yang baik harus memiliki kepemimpinan yang kondusif. Kepemimpinan yang kondusif diartikan sebagai situasi dimana pemimpin selalu mengambil keputusan dengan mendasarkan pada data hasil penilaian risiko. Untuk penilaian risiko dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sasarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategik yang ditetapkan pemerintah, ungkapnya.

Terkait dengan Reviu Pelaporan Keuangan, F. Lucky Arif Wicaksana mengatakan bahwa kegiatan penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dimaksudkan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan sistem akuntansi instansi dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah agar hasil laporan keuangan berkualitas.

"Tujuan dilakukan reviu ini untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh KPU kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Reviu ini tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat seperti audit. Hanya sebatas penelaahan laporan keuangan dan catatan akuntansi," tambah Arif.

  • LALU AKSAR ANSHORI, SP
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.MPd., M.Pd
    Anggota KPU
  • H. ILYAS SARBINI, SH., MH
    Anggota KPU
  • SUHARDI SOUD, SE
    Anggota KPU
  • HESTY RAHAYU, ST., MM
    Anggota KPU
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • MUHAMMAD TAJUDDIN, S.Sos., MM
    KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • RIDWAN, S.Adm
    KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN LOGISTIK
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%
Cukup 0%
Perlu ditingkatkan 0%
 
Aplikasi Android PPID KPU Provinsi NTB
C1 PILEG 2014
C1 PILPRES 2014
Sidalih
E-PPID
E-JDIH
LOGISTIK
Pilkada 2015
website KPU Kota Mataram
KPU LOMBOK BARAT
KPU Lombok utara
KPU Lombok Tengah
KPU Lombok Timur
KPU Sumbawa Barat
KPU Sumbawa
KPU Dompu
KPU Kabupaten Bima
KPU Kota Bima