KPU SE NTB SIAP TUNTASKAN DPTb dan DPK

Foto untuk : KPU SE NTB SIAP TUNTASKAN DPTb dan DPK

KPU Provinsi dan KPU Kabkota se NTB bergegas menuntaskan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019. Hal ini merupakan tindaklanjut instruksi KPU RI, dimana didalam Suratnya KPU meminta kepada KPU Provinsi dan KPU kabkota untuk menuntaskan penyusunan dan rekapitulasi DPTb paling lambat 15 Februari 2019.
Guna memaksimalkan hasil Tahapan DPTb ini, kami Provinsi NTB secara khusus menggelar Rapat Koordinasi Tahapan DPTb dan DPK, senin (11/2/19) di Mataram.
Dalam Rakor tersebut diidentifikasi potensi-potensi DPTb, seperti: Kawan 3 Gili di Lombok Utara, Kawasan Tambang Maluk di Sumbawa Barat, Kampus UTS di Sumbawa, Mahasiswa IPDN di Lombok Tengah, Santri Ponpes di Lombok Barat, Warga Binaan Lapas, tidak terkecuali mahasiswa yang tinggal di Kota Mataram.
Pada kesempatan itu, komisioner KPU Lombok Barat Mashur melakukan koordinasi langsung pengurus Ponpes yang ada di wilayah Lombok Barat, dan diperoleh informasi bahwa siswa ponpes akan diliburkan pada saat hari pemungutan suara, sehingga tidak berpotensi menjadi DPTb.
Sementara Komisioner KPU Kab. Sumbawa Yadi Hartono menyampaikan potensi DPTb di kampus UTS sekitar 1.500 orang, namun pada tahap awal sdh diidentifikasi sebanyak 350 orang, dan sudah mendaftar di Posko yang dibuka sebanyak 40 orang.
Artinya, kalaupun kita bisa kalau semua potensi itu bisa terdata, maka kemungkinan akan ada penambahan 2 TPS di kawasan sekitar UTS, ungkap Yadi.
Lebih jauh dijelaskan, untuk di Lapas Sumbawa, jumlah warga binaan lebih dari 500 orang, termasuk didalamnya potensi DPTb sebanyak 362 orang. Sudah 1 TPS di Lapas Sumbawa yaitu TPS 7 Samapuin, namun jika semua DPTb terdata kemungkinan kita akan menambah 1 TPS lagi di Lapas ini.
Untuk kawasan Tambang Maluk, komisioner KPU Sumbawa Barat Deny Wan Putra mengatakan KPU KSB sedang melakukan koordinasi intensif dengan manajemen PT. Amman untuk mengetahui berapa sesungguhnya potensi DPTb pada Hari Pemungutan Suara.
Dikawasan Maluk sendiri sudah ada 27 TPS yang menampung DPTb pada hari pemungutan suara, jelas Deny.
Sementara itu komisioner KPU Kab. Lombok Tengah Lalu Darmawan menyampaikan bahwa KPU Kab. Loteng akan segera Pleno untuk menentukan apakah Praja IPDN sebanyak 225 orang itu akan dibuatkan TPS khusus di kawasan IPDN, atau akan disebar di TPS sekitar kawasan IPDN itu.
Kemungkinan besar kami akan mendistribusikannya ke TPS terdekat, sekaligus sebagai praja supaya mereka melihat langsung kondisi pemungutan suara di lapangan, ujarnya.
Pada kesempatan itu, Ketua KPU Provinsi NTB Suhardi Soud memaparkan bahwa ada perbedaan mendasar Pemilu 2014 dan 2019. Pada tahun 2014 pemilih didata berdasarkan fakta dimana seseorang berdomisili, sedangkan pada Pemilu 2019 pemilih didata berdasarkan alamat yang tertera dalam e-KTP nya.
Bayangkan di suatu lembaga pendidikan dengan peserta didik dari bermacam-macam alamat asalnya, ini memang kerumitan tersendiri. Namun kita harus yakin bisa menuntaskan DPTb ini sesuai deadline yang ditentukan KPU. Data anomali dan data potensi DPTb harus kita tuntaskan agar tidak ada persoalan pada hari pemungutan suara nanti, tegas Suhardi.
Sementara itu, Ketua Divisi Data KPU Provinsi NTB H. Syamsuddin mengatakan DPTb Tahap awal harus lebih maksimal kita lakukan. Pada tahap awal ini sebagian besar potensi DPTb harus kita tuntaskan. Sisa DPTb akan kita selesaikan pada tahap kedua bahkan sampai mendekati hari pemungutan suara.
Upaya keras menyelesaikan DPTb di tahap awal, lanjut H. Syamsuddin, adalah sebagai upaya memperjelas pemenuhan logistik, serta sebagai bentuk tertib administrasi sehingga memudahkan petugas mencermati warga yang hadir.
Karena itu, KPU kabkota dihimbau agar membuat pos-pos pengaduan DPTb sedekat mungkin dengan potensi DPTb itu, kata H. Syamsuddin.


  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%