KPU TOLAK BUKA KOTAK SUARA

Tunggu Rekomendasi Pusat

Tanjung- Terkait indikasi penyimpangan pada Pemilihan Legislatif (Pileg) di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak membuka kotak suara. Lantaran, hasil pileg sudah diplenokan hingga tingkat provinsi, pembukaan kotak harus menunggu rekomendasi langsung dari pusat.

Hari ini (kemarin, red) kita sudah menghadap KPU, meminta dibuka kotak suara tetapi tetap tidak diizinkan. Katanya harus menunggu rekomendasi langsung dari pusat, kata Muhammad Arsan, caleg PAN yang melaporkan adanya dugaan penggelembungan suara di Desa Pemenang Barat.

Arsan dan tim suksesnya mengaku akan tetap memperjuangkan aduannya tersebut agar dapat ditindaklanjuti. Arsan yang berjuang di daerah pemilihan (dapil) 1 wilayah Pemenang dan Tajung melapor kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (panwaslu) KLU terkait indikasi penggelembungan suara oleh caleg lain di partainya pada TPS 23 Desa Pemenang Barat.

Terakhir, pihaknya juga sudah dipanggil ke Bawaslu NTB guna member keterangan terkait laporannya. Menurut Arsan, bukti penggelembungan itu sudah jelas karena didukung oleh dokumen C1 sebagaimana tertera pada situs resmi KPU RI. Kepadanya, Bawaslu NTB berjanji akan membawa temuan tersebut hingga ke tingkat pusat. Sehingga KPU RI dapat segera menerbitkan rekomendasi untuk membuka kotak suara.

Kita berharap rekomendasi dari KPU RI bisa segera diberikan sebelum penetapan bulan Mei mendatang. Seiring itu, kita juga akan melapor kepada MK. Yang pasti, kasus ini terus akan kami perjuangkan karena kebenaran harus ditegakkan, ujarnya.

Diketahui, laporan dugaan penyimpangan itu juga datang dari caleg lain asal Gerindra Artadi. Dalam laporannya, Artadi, menuding ada pengalihan suara di TPS Malaka, Dusun Lendang Luar. Laporan itu dikuatkan dengan bukti fisik berupa dokumen C1 dan D1 yang ternyata berbeda.

Jika laporan Artadi dan Arsan tersebut benar terbukti oleh Bawaslu, maka hasil Pileg di dapil 1 bisa berubah. Perwakilan dari Caleg PAN dan Gerindra yang mendapat jatah kursi akan berganti. Artadi berpotensi menjadi caleg terpilih untuk partai Gerindra semntara Arsan menjadi caleg terpilih untuk PAN.

Terkait berbagai indikasi penyimpangan tersebut, Juraidin selaku Divisi Hukum KPU KLU mengakui bahwa pihaknya kini hanya bisa menunggu petunjuk langsung dari pusat. Pasalnya, hasil perolehan suara sudah diplenokan hinga tingkat provinsi. KPU berdalih tak menerima rekomendasi apapun dari panwaslu KLU terkait adanya laporan penyimpangan.

Dalih tersebut juga disampaikan oleh juraidin sendiri ketika mewakili KPU saat memberikan klarifikasi kepada Bawaslu NTB beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui, saat jalannya pleno tingkat kabupaten, ada perselisihan antara ketua Panwaslu KLu dengan divisi pengawasannya sendiri. Pada saat itu, ketua Panwaslu memutuskan untuk tidak mengeluarkan rekomendasi apapun baik secara tertulis maupun lisan terkait adanya laporan dari dua caleg tadi.

Masalahnya, hingga pleno tingkat kabupaten, panwaslu sendiri tidak memberikan rekomendasi apapun, termasuk untuk membuka kotak suar, kata juraidin.

Meski demikian, Juraidin mengaku KPU juga akan tetap memanggil KPPS terkait adanya dugaan penyimpangan tersebut. Jika laporan kecurangan tersebut dapat dibuktikan, hasil perolehan suara dipastikan bakal diperbaiki.

Sekarang kita memang belum memanggil KPPS terkait karena agenda kami juga sangat pada tapi secepatnya kami akan mengkomunikasikan hal ini, pungkas Juraidin

  • LALU AKSAR ANSHORI, SP
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.MPd., M.Pd
    Anggota KPU
  • H. ILYAS SARBINI, SH., MH
    Anggota KPU
  • SUHARDI SOUD, SE
    Anggota KPU
  • HESTY RAHAYU, ST., MM
    Anggota KPU
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • MUHAMMAD TAJUDDIN, S.Sos., MM
    KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • RIDWAN, S.Adm
    KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN LOGISTIK
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%
Cukup 0%
Perlu ditingkatkan 0%
 
Aplikasi Android PPID KPU Provinsi NTB
C1 PILEG 2014
C1 PILPRES 2014
Sidalih
E-PPID
E-JDIH
LOGISTIK
Pilkada 2015
website KPU Kota Mataram
KPU LOMBOK BARAT
KPU Lombok utara
KPU Lombok Tengah
KPU Lombok Timur
KPU Sumbawa Barat
KPU Sumbawa
KPU Dompu
KPU Kabupaten Bima
KPU Kota Bima