MENJAGA MARWAH KPU YANG MANDIRI Oleh: Suherman (Anggota KPU Kab.Dompu Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat)

Foto untuk : MENJAGA MARWAH KPU YANG MANDIRI Oleh: Suherman (Anggota KPU Kab.Dompu Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat)
Dalam referensi ilmu politik manapun, negara demokratis adalah salah satunya negara yang menyelenggarakan sirkulasi kekuasaan secara tertib dan teratur melalui pemilu maupun pilkada. Tentu untuk meyelenggarakan pemilu maupun pilkada yang jujur, adil dan fair maka salah satunya adalah adanya penyelenggara yang mandiri.

Sebagaimana yang di tekankan oleh The International Institute for Democracy and Assisteance (IDEA) bahwa independensi penyelenggara pemilu merupakan salah satu syarat terwujudnya pemilu yang bebas dan adil. Di indonesia, berdasarkan pasal 22 E Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Menyoal Kemandirian

Menurut Jimly Asshidiqie, KPU merupakan lembaga negara yang independen. Oleh karena itu, sebagai lembaga negara yang independen KPU tidak boleh di bawah pengaruh DPR dan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sebab, DPR dan pemerintah secara langsung adalah kristalisasi kepentingan politik tertentu dalam pembuatan Undang-undangnya (Mahfud MD, 20011) padahal Undang-undang tidak boleh mencerminkan kepentingan Politik tertentu. Maka, lembaga negara yang secara jelas disebutkan dalam konstitusi sebagai lembaga yang mandiri tidak boleh mencerminkan salah satu kepentingan politik tertentu dalam menysusun peraturannya.

Menggangu Kemandirian

Dalam Pasal 9 huruf a Undang-undang Pilkada menyebutkan “Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.”

Menurut penulis, pasal tersebut berpotensi menggangu kemandirian KPU dan bertentangan dengan konstitusi negara. Konsultasi menjadi sah-sah saja dilaksanakan oleh KPU kepada pembuat Undang-undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah sebatas menilai apakah peraturan yang telah disusun oleh KPU sesuai dengan Undang-undang atau tidak. Bukan malah “memaksa” KPU untuk menerima usulan DPR dan pemerintah ketika konsultasi sifatnya mengikat.

Pada sisi lain ada “kekeliruan” berpikir dalam undang-undang kita bahwa KPU merupakan satu-satunya lembaga negara yang dalam penyusunan peraturannya harus konsultasi ke DPR padahal logikanya bagaimana mungkin DPR sebagai representasi kepentingan politik partai politik yang nota bene adalah peserta pemilu menjadi tempat bagi penyelenggara pemilu untuk berkonsultasi yang disatu sisi harus menjaga kemandirian. Tentu ini menjadi tidak adil bagi KPU.

Menjaga Marwah melalui Judicial Riview

Ditengah pro dan kontra soal legal standing Judicial Review yang dilakukan oleh KPU, prinsipnya penulis sepakat dengan sikap KPU tersebut. Biarlah nanti MK menilai apakah klausul pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Namun setidaknya upaya yang dilaksanakan KPU ini merupakan ikhtiar nyata dalam menjaga marwah KPU sebagai lembaga yang Mandiri.

 
  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • -
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • -
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
Bagaimana pendapat Anda terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Tahun 2019
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%