PEMINAT PPK DAN PPS TERBESAR DI LOMBOK TENGAH

Foto untuk : PEMINAT PPK DAN PPS TERBESAR DI LOMBOK TENGAH

Praya (18/5/2015). Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2015, pembentukan PPK dan PPS pemilihan Bupati/Walikota di 7 Kabupaten/Kota di NTB berakhir tanggal 18 Mei 2015. Oleh karena itu 7 kabupaten/kota telah melantik anggota PPK dan PPS tanggal 18 mei kemarin, demikian disampaikan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM KPU Provinsi NTB Agus, M.Si dalam acara pelantikan anggota PPK dan PPS di Kabupaten Lombok Tengah, senin 18 Mei 2015.

Dalam kesempatan itu Agus menjelaskan Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah yang paling tinggi peminat pendafataran PPK dan PPS. Jumlah pendaftar calon PPS lebih dari 900 orang, yang diterima 417 orang. Sedangkan pendaftar calon PPK 414 orang yang diterima 60 orang. Ini artinya tingkat partisipasi politik konvensional di Lombok Tengah sangat baik. Agus berharap fenomena ini akan muncul pada pemungutan suara 9 Desember nanti, dimana angka partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya, Lombok Tengah paling tinggi di NTB.

Dalam memberikan kuliah umum pada anggota PPK dan PPS yang sudah dilantik, Agus mengatakan bahwa reformsi politik Indonesia yang tahun ini genap berusia 16 tahun telah memperlihatkan beberapa hasil. Salah satu hasil yang substansial adalah penguatan demokrasi Indonesia. Para ilmuan politik telah mendefinisikan 8 hal tentang demokrasi, tapi yang paling penting bagi saya adalah demokrasi itu berbicara tentang bagaimana kekuasaan itu dikelola dan didistribusikan, kata Agus.

Lebih lanjut Agus mengatakan jika merujuk pada definisi itu, maka demokrasi kita sudah sangat maju. Seluruh pejabat di parlemen dipilih langsung oleh rakyat, ini tidak terjadi pada praktek demokrasi masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru yang dipilih rakyat hanya anggota DPR, sedangkan ada Utusan Daerah dan Utusan Golongan itu tidak dipilih. Disamping itu kekuasaan juga sudah distribusikan dengan baik, misalnya system pemerintahan daerah kita rubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi, kata Agus.

Dalam kesempatan itu Agus juga menjelaskan bahwa ada dua hal yang mendasar sebagai persyaratan pemilu itu dikatakan demokrasi. Pertama, ada keterjaminan hak pilih universal, yaitu hak setiap warga Negara untuk memilih dan dipilih. Kedua adanya penyelenggara pemilu yang indevenden atau mandiri, jujur, dan adil. Kita sudah memenuhi keduanya. Maka sebagai penyelenggara pemilu kita wajib menjamin hak pilih universal itu, dan wajib pula kita indevenden, jujur dan adil. Bahka saya mengatakan sifat-sifat ini merupakan jati diri penyelenggara pemilu yang tidak boleh kita langgar, kata Agus.

Pada pemilu 2014 kemarin kita sudah memiliki banyak pengalaman. Pertama, kita berhasil menyelenggarakan seluruh proses dan hasil pemilu secara transparan melalui e-government. Agus mencontohkan beberapa tahapan pemilu yang strategis menyediakan informasi dengan aplikasi, seperti ada SIPOL, SIDALIH, SILOG, SINTUNG. Kesemuanya itu sangat membantu masyarakat mendapatkan akses terhadap informasi pemilu. Kedua, integritas penyelenggara pemilu berhasil kita angkat. Meskipun beberapa survei mengatakan bahwa semakin ketingkatan paling bawah akuntabilitas public terhadap penyelenggara pemilu semakin kecil, namun semua ini menjadi catatan kritis yang harus kita perbaiki pada pemilu 2015 ini, kata Agus.

Ada beberapa hal yang harus kita tingkatkan dan perbaiki pada pemilukada 2015 ini. Pertama, transparansi terhadap proses dan hasil pemilu harus lebih baik. Kedua, integritas penyelenggara pemilu khususnya tingkatan PPK, PPS dan KPPS kita tingkatkan. Ketiga, penguatan kapasitas masing-masing struktur badan penyelenggara ditingkatkan. Keempat, koordinasi dengan seluruh kelompok kepentingan harus lebih baik. Misalnya Anda harus terus membangun koordinasi dengan Panwasca atau PL di tempat Anda. Demikian harapan Agus. 

  • LALU AKSAR ANSHORI, SP
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.MPd., M.Pd
    Anggota KPU
  • H. ILYAS SARBINI, SH., MH
    Anggota KPU
  • SUHARDI SOUD, SE
    Anggota KPU
  • HESTY RAHAYU, ST., MM
    Anggota KPU
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • MUHAMMAD TAJUDDIN, S.Sos., MM
    KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • RIDWAN, S.Adm
    KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN LOGISTIK
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%
Cukup 0%
Perlu ditingkatkan 0%
 
Aplikasi Android PPID KPU Provinsi NTB
C1 PILEG 2014
C1 PILPRES 2014
Sidalih
E-PPID
E-JDIH
LOGISTIK
Pilkada 2015
website KPU Kota Mataram
KPU LOMBOK BARAT
KPU Lombok utara
KPU Lombok Tengah
KPU Lombok Timur
KPU Sumbawa Barat
KPU Sumbawa
KPU Dompu
KPU Kabupaten Bima
KPU Kota Bima