RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) PEMILU PILPRES 2014 TAK MASUK DPT PILPR

emilu presiden tinggal delapan hari lagi. Bagi pemilih yang sudah terdaftar dan memilih pada pemilu legislatif 9 April lalu, mungkin tidak akan menghadapi kendala untuk menggunakan kembali hak suaranya pada pilpres 9 Juli mendatang.

Meski telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Presiden (Pilpres) 2014, KPU NTB belum menutup kesempatan bagi warga yang memiliki hak pilih tapi belum terdaftar untuk menggunakan hak pilihnya. KPU juga menyediakan daftar pemilih khusus (DPK) untuk pemungutan suara 9 Juli 2014 mendatang.

“Kalau tidak di DPT, masih ada daftar pemilih khusus (DPK). Jadi kekhawatiran (ada pemilih tak bisa menggunakan hak pilih), bisa diatasi,” kata Ketua KPU NTB Aksar Ansori dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPK Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Aula KPU NTB, Tanggal 1 - 2 Juli 2014.

Dalam Rapat Pleno ini, dihadiri juga oleh tim pemenangan dari pasangan calon presiden,  baik dari pasangan capres Prabowo hatta, serta hadir juga komisioner Bawaslu NTB.

Bagaimana dengan pemilih yang golput pada pemilu lalu tapi ingin memilih pada pilpres mendatang?, warga yang sudah mempunyai hak pilih namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilpres 9 Juli 2014, tetap bisa menggunakan hak konstitusinya untuk memilih.

KPU sudah menyediakan Daftar Pemilih Khusus (DPK) bagi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. "Kalau tidak terdaftar di DPT, ada daftar pemilih khusus. Nah, kalau tidak ada juga di DPK, bisa langsung sesuai domisili KTP-nya, pindah memilih bisa (sesuai domisili
Agar bisa mencoblos, pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dapat mendatangi Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan. "Nanti langsung didata petugas PPS. Tapi yang pasti, penggunaan KTP boleh sesuai domisilinya asal dia tidak terdaftar di DPT dan DPK,"

Ketua KPU NTB Aksar Ansori mengingatkan agar warga yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada Panitia Pemungutan Suara segera mengurus namanya supaya terdaftar dalam daftar pemilih khusus. Untuk bisa masuk DPK, warga diberi batas waktu maksimal hingga 14 hari sebelum 9 Juli atau terakhir Rabu (24/6) ini.

Sesuai dengan ketentuan, warga yang belum terdaftar dalam DPT dan DPT tambahan, baik yang memiliki KTP/identitas lain maupun tidak memiliki KTP/identitas lain, berkesempatan jadi pemilih dengan masuk dalam DPK. Ketentuan ini tertuang dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 serta PKPU Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Warga yang masuk DPK akan ditetapkan di tingkat provinsi paling lambat tujuh hari sebelum 9 Juli 2014. Pemilih yang masuk DPK tak punya kesempatan pindah memilih seperti yang berlaku pada pemilih DPT. Warga yang tak masuk DPT, DPT Tambahan, ataupun DPK, masih tetap bisa menggunakan hak pilih dengan datang ke TPS berbekal KTP ataupun identitas lain. Mereka akan dicatat dalam DPK tambahan yang hanya bisa memilih di TPS di wilayah RT/RW sesuai dengan alamat dalam KTP dan dapat memberikan suara di TPS satu jam sebelum pemungutan suara berakhir.

Perantau yang namanya sudah tercatat di DPT dan ingin memberikan suara di tempat merantau diingatkan juga untuk mengurus formulir pindah memilih atau form A5, KPU memperbolehkan mengurus formulir A5, baik di tempat asal maupun di tempat hendak memilih atau tujuan. Tempat mengurus di tempat asal adalah PPS tingkat desa/ kelurahan. Jika mengurus di tempat tujuan, warga harus datang langsung ke KPU kabupaten/kota. KPU kabupaten/kota melalui Panitia Pemilihan Kecamatan akan memastikan pemilih terdaftar di TPS asal dan minta kepada PPS asal untuk mencoretnya dalam DPT. Dengan cara itu, data pemilih tak akan ganda.

meski paling lambat mengurus formulir A5 adalah 10 hari di tempat tujuan atau paling lambat tiga hari di tempat asal, pemilih tetap harus menyerahkan formulir A5 ke PPS di TPS tujuan memilih paling lambat tiga hari sebelum pemungutan suara. Mereka yang pindah memilih akan dimasukkan dalam DPT tambahan.

untuk bisa pindah memilih, tak bisa sembarangan asal pindah, harus ada alasannya. Misalnya, karena menjalankan tugas saat pemungutan suara atau kondisi tidak terduga di luar kemauan pemilih. Saat mengurus formulir A5, alasan pindah memilih akan ditanyakan petugas untuk dinyatakan sah atau tidak.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB tengah melakukan pendataan terhadap pemilih khusus pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Pemilih khusus itu merupakan warga yang mempunyai hak pilih, hanya saja, mereka tidak tercantum pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan 9 Juni 2014.

Komisioner KPU NTB, Suhardi mengungkapkan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sudah melakukan penelusuran terhadap pemilih yang tidak tercantum pada DPT. Mereka selanjutnya akan dimasukkan pada Daftar Pemilih Khusus (DPK).

"Untuk DPK akan ditetapkan tanggal 1 Juli 2014. Itu sudah final. Karena semua yang tidak tercantum di DPT akan dicoverr di DPK,").
 Menurut Suhardi, ada beberapa hal yang menyebabkan warga tidak tercantum dalam DPT. Diantaranya karena warga tersebut tidak punya dokumen kependudukan, sehingga kepelisut dari pendataan.  "Karena itu, PPS yang menyisir ke bawah, menginventarisir pemilih yang belum terdata,"terangnya" DPT itu sudah final. Sehingga, kalaupun dalam proses penelusuran DPT Khusus ada warga yang tidak tercantum pada DPT, tidak akan merubah jumlah DPT. Yang tidak masuk DPT di cover di DPK

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan ruang kepada pemilih untuk dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden 2014 ini.Meskipun tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih tetap dapat melakukan pencoblosan di hari H. Dengan catatan harus didaftarkan kepada kelurahan tempat asalnya dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KPT) atau Kartu Keluarga, dan nanti akan masuk ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Untuk masuk ke dalam DPK, KPU memberikan waktu kepada calon pemilih untuk mendaftarkan diri hingg 7 hari sebelum hari H.
Untuk pemilih yang baru berusia 17 pada hari H juga diberikan kelonggaran untuk menggunakan hak pilih dengan cara menunjukkan kartu identitas.

"Prinsip yang dibangun sekarang, apabila masih ada warna negara yang berhak memilih tapi belum tercatat DPT, masih bisa didaftar di DPK 7 hari sebelum hari H. Setelah itu jika masih ada juga misalnya yang menikah usianya di bawah 17 tahun atau baru berusia 17 tahun, bisa berpartisipasi hari H dengan menunjukkan KTP, paspor atau jenis lain yang diakui oleh negara,"
Untuk DPT yang telah ditetapkan KPU NTB saat ini merupakan hasil pemutakhiran yang dilakukan berdasarkan DPT pemilu ditambah dengan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTB).

"itulah yang menjadi basis data yang diverifikasi oleh panitia pemungutan suara di tingkat desa dan kelurahan. Kemudian mereka juga mendapat data yang ditemui di lapangan menyangkut data yang telah masuk dalam pencatatan yang dilakukan KPU tetapi sudah meninggal, berubah status dari masyarakat sipil ke anggota TNI/Polri, sudah pindah dari daerah tersebut. Semuanya dihapus oleh petugas PPS di desa/kelurahan.

  • LALU AKSAR ANSHORI, SP
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.MPd., M.Pd
    Anggota KPU
  • H. ILYAS SARBINI, SH., MH
    Anggota KPU
  • SUHARDI SOUD, SE
    Anggota KPU
  • HESTY RAHAYU, ST., MM
    Anggota KPU
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • MUHAMMAD TAJUDDIN, S.Sos., MM
    KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • RIDWAN, S.Adm
    KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN LOGISTIK
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%
Cukup 0%
Perlu ditingkatkan 0%
 
Aplikasi Android PPID KPU Provinsi NTB
C1 PILEG 2014
C1 PILPRES 2014
Sidalih
E-PPID
E-JDIH
LOGISTIK
Pilkada 2015
website KPU Kota Mataram
KPU LOMBOK BARAT
KPU Lombok utara
KPU Lombok Tengah
KPU Lombok Timur
KPU Sumbawa Barat
KPU Sumbawa
KPU Dompu
KPU Kabupaten Bima
KPU Kota Bima