RUMAH PINTAR PEMILU (RPP) Oleh: Yan Marli, MMPd.,M.Pd.

Foto untuk : RUMAH PINTAR PEMILU (RPP) Oleh: Yan Marli, MMPd.,M.Pd.
KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk didalamnya KPU Kabupaten Dompu dan KPU Kabupaten Bima adalah salah satu dari 9 Provinsi di Indonesia yang dijadikan Pilot Project untuk mewujudkan suatu ide besar dari KPU Republik Indonesia yang bernama Rumah Pintar Pemilu (RPP). Istilah RPP untuk masing-masing daerah dapat diberi nama sesuai dengan kekhasan atau local content dari daerah itu sendiri. Untuk KPU Provinsi NTB, RPP diberi nama “Balé Pemilu”.

Peresmian (launching) Balé Pemilu KPU Provinsi NTB dilakukan tanggal 16 September 2016 lalu oleh anggota KPU RI, Hasyim As’ari. Launching juga dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Moh. Amin, Dinas Instansi lingkup Pemprov NTB, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan unsur FKPD lainnya serta anggota Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi yang merupakan binaan dari KPU Provinsi NTB.

Apakah Rumah Pintar Pemilu itu?

Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah wadah baru yang dibuat oleh KPU untuk mendekatkan KPU pada semua tingkatan dengan seluruh stakeholder Pemilu dan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan RPP ini masyarakat dapat menjadikan KPU sebagai sumber informasi dan sumber ilmu tentang Demokrasi dan kepemiluan.

Berbagai informasi baik yang bersifat visualisasi, design grafis, maupun dokumen tercetak berupa leaflet, brosur, dan buku-buku dapat dengan mudah ditemukan dalam RPP ini. Hal ini dapat terwujud karena RPP ini didukung oleh keberadaan ruang visualisasi, Ruang simulasi, ruang diskusi, dan perpustakaan yang nyaman dan sangat memadai.

Tentu hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Artinya bahwa KPU disamping menyediakan informasi dan dokumen yang bersifat elektronik melalui e-PPID, JDIH, dan Website, juga tersedia dan terbuka ruang diskusi dan dialog melalui media sosial lainnya seperti facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp.

Mengapa istilah “Balé Pemilu” yang dipilih?

Kata “Balé” berasal dari bahasa Sasak yang berarti rumah. Kata ini juga sebenarnya dipakai dalam bahasa Sumbawa untuk mengekspresikan maksud yang sama. Begitu pula halnya dengan bahasa Bima, terminologi ini mengandung makna semantik yang sama sehingga istilah Balé atau uma yang tidak asing bagi masyarakat Mbojo.

Dalam tradisi masyarakat Sasak, Balé adalah simbol kerukunan dan keharmonisan keluarga dan masyarakat. Balé dijadikan tempat berkumpulnya anggota keluarga untuk tinggal, belajar, dan bermusyawarah terkait berbagai macam permasalahan keluarga dan kemasyarakatan.

Singkatnya, Balé adalah simbol dari nilai-nilai yang membelajarkan penghuninya tentang arti sebuah kehidupan yang harus bermakna. Jadi dengan spirit Balé Pemilu, KPU Provinsi NTB membuka diri seluas-luasnya dan mengundang semua stakeholder Pemilu dan masyarakat untuk berkumpul dan berdiskusi serta belajar tentang Politik, Pemilu, dan Demokrasi dalam arti khusus dan memecahkan berbagai permasalahan yang timbul dalam praktik-praktik Demokrasi pada umumnya.

Dengan kata lain bahwa KPU ingin meretas paradigma bahwa KPU adalah sebuah lembaga yang hanya mengurus gawe Demokrasi yang bernama Pemilu yang datang 1 kali dalam 5 tahun.

Siapakah yang memiliki “Balé Pemilu” itu?

Stigmatisasi bahwa KPU adalah Lembaga Penyelengara Pemilu yang dimiliki oleh Para Penyelenggara Pemilu (Komisioner dan staf sekretariat) adalah sebuah adagium politik yang tidak tepat. Namun paradigma berpikir publik semacam ini tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena selama ini hal itulah yang nampak di permukaan.

Artinya bahwa Para Penyelenggara Pemilu pada semua tingkatan harus ikhlas mengakui bahwa mereka adalah salah satu bagian kecil yang memiliki Lembaga yang bernama KPU itu. Buktinya adalah tidak ada satupun dari item kegiatan dan program KPU yang tidak berkaitan atau tidak mendapat dukungan dari pihak lain.

Dari fakta ini maka dapat disimpulkan bahwa KPU adalah sebuah Lembaga yang dimiliki oleh semua pihak. Tentu hal ini sangatlah tepat untuk mengibaratkannya bahwa KPU adalah sebuah rumah yang didiami oleh seluruh penghuninya tanpa kecuali untuk kepentingan-kepentingan yang sesuai dengan fungsinya.

Tentu semangat yang merefleksikan kebersamaan dan keterbukaan ini harus terus disuarakan lewat program-program sosialisasi secara masif dan berkelanjutan (sustainable). Karena dengan cara inilah, maka keberadaan KPU sebagai “Rumah Masyarakat” akan diakui eksistensinya sebagai rumah bersama yang harus dijaga dan dihormati. Bila hal ini terwujud, maka cita-cita untuk menggapai Demokrasi dan politik yang membelajarkan masyarakat bukanlah sebuah mimpi tanpa wujud.

 

  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%