SIAPKAN PEMERIKSAAN BPK: KPU NTB SELENGGARAKAN RAKOR LPJ PENGGUNAAN ANGGARAN

Dengan penetapan pasangan calon terpilih pemilu presiden dan wakil presiden, maka tahapan pemilu tahun 2014 telah selesai dilaksanakan. Terdapat beberapa pekerjaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pasca tahapan pemilu. Salah satunya adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahapan pemilu. Sebagaimana lembaga-lembaga negara lainnya, selaku institusi yang menggunakan anggaran negara, KPU wajib dilakukan pemeriksaan atau audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI). Rencananya BPK RI akan mulai melakukan pemeriksaan di KPU Provinsi NTB dari tanggal 11 Agustus sampai dengan Oktober 2014. Terdapat tiga komponen penggunaan anggaran yang akan menjadi fokus pemeriksaan BPK RI yakni; anggaran pemilu gubernur dan wakil gubernur tahun 2013, anggaran pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta anggaran pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014.

Dalam rangka persiapan pemeriksaan tersebut KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan rapat koordinasi penyusunan LPJ pengunaan tahapan pemilu tahun 2014 yang bertempat di Hotel Lombok Garden tanggal 5 Agustus 2014.  Rapat koordinasi dihadiri oleh Sekretaris (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, operator SIMAK BMN dan operator SAI KPU Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat. Rapat koordinasi ini diharapkan untuk membangun kesepahaman terkait dengan sistem administrasi dan pelaporan keuangan pemilu. Dengan kesepahaman yang sama seluruh kabupaten/kota, diharapkan tidak terjadi sistem pelaporan yang tumpang tindah atau berbeda antara satu kabupaten/kota dengan yang lainnya.

Ketua Divisi Logistik dan Keuangan KPU Provinsi NTB Hesty Rahayu ST,MM menyatakan seleuruh sekretaris KPU Kabupaten/Kota agar segera merapikan laporan pertanggungjawaban keuangan. LPJ memerlukan administrasi yang tidak hanya tertib dan disiplin tetapi juga harus rapih. Karena itu sebelum BPK RI masuk ke KPU seluruh penggunaan anggaran sudah harus di SPJ-kan dengan baik. Sementara Kabag Umum dan Keuangan Bq.Nelly Yunirati, S.STP, M.Si menyebutkan pekerjaan pemilu merupakan pekerjaan yang sangat dinamis, tidak statis seperti membuat bangunan jembatan. Oleh karena itu administrasi keuangan harus mampu mengimbangi dinamika tersebut dengan tidak keluar dari koridor-koridor yang telah dijadikan pakem penggunaan keuangan di Indonesia. Khusus biaya distribusi logistik perhatikan standar-standar biaya di daerah masing-masing. Demikian disampaikan Bq. Nelly dalam pemaparannya.*****
  • LALU AKSAR ANSHORI, SP
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.MPd., M.Pd
    Anggota KPU
  • H. ILYAS SARBINI, SH., MH
    Anggota KPU
  • SUHARDI SOUD, SE
    Anggota KPU
  • HESTY RAHAYU, ST., MM
    Anggota KPU
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • MUHAMMAD TAJUDDIN, S.Sos., MM
    KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • RIDWAN, S.Adm
    KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN LOGISTIK
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%
Cukup 0%
Perlu ditingkatkan 0%
 
Aplikasi Android PPID KPU Provinsi NTB
C1 PILEG 2014
C1 PILPRES 2014
Sidalih
E-PPID
E-JDIH
LOGISTIK
Pilkada 2015
website KPU Kota Mataram
KPU LOMBOK BARAT
KPU Lombok utara
KPU Lombok Tengah
KPU Lombok Timur
KPU Sumbawa Barat
KPU Sumbawa
KPU Dompu
KPU Kabupaten Bima
KPU Kota Bima