SOSIALISASI PKPU KAMPANYE

Foto untuk : SOSIALISASI PKPU KAMPANYE

Dalam rangka memantapkan persiapan pelaksanaan Pemilu 2019, KPU Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dan Logistik, Sabtu (22/9) di Mataram.

Rakor dihadiri oleh Anggota, sekretaris, Kasubbag Umum dan Operator KPU kabkota se NTB, dengan Narasumber Wakil Kepala Biro Logistik, Biro Umum dan Biro Keuangan setjen KPU RI dan KPKNL Provinsi NTB.

Ketua Divisi Program dan Keuangan KPU Provinsi NTB Hesty Rahayu ketika membuka kegiatan mengatakan ada beberapa Logistik Pemilu 2019 yang pengadaannya di tahun 2018, dimana jumlahnya sekitarnya 30 persen. Logistik ini sudah diatur jenisnya dan jumlahnya, sehingga KPU Provinsi dan Kabkota tinggal mengeksekusi sesuai juknis dari KPU tersebut. Sementara di tahun 2019 nanti, logistik yang akan diadakan sekitar 70 persen.

Mengingat logistik merupakan sarana yang sangat vital dalam dalam pelaksanaan pemilu, maka mau tidak mau tidak boleh ada perbedaaan pemahaman antar satker dalam penanganan, pengadaan maupun pendistribusian logistik ini.

Mengacu pada UU No. 7 Tahun 2017, lanjut Hesty, ada pembagian wewenang yang mengatur peran KPU Kab/Kota maupun Provinsi. Peran ini harus dioptimalkan. Pengadaan dan distribusi logistik harus diadakan berdasarkan perencanaan yang matang.

Tidak lupa Hesty mengingatkan terhadap adanya beberapa permasalahan seperti biaya distribusi. Tentu ada perbedaan biaya distribusi antara daerah yang sulit dengan daerah yang tidak sulit. Hal ini harus drencanakan dengan serius agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Selanjutnya, mempersiapkan kebutuhan alat kelengkapan TPS dengan cermat. Jenis barang kebutuhannya sangat banyak yang kalau tidak direncanakan dengan cermat dapat menimbulkan masalah.
Keseluruhan kebutuhan logistik titu harus direncanakan dengan baik, detail dan cermat. Tidak boleh melebih-lebihkan jumlah kebutuhan dengan alasan untuk cadangan, karena yang boleh dicadangkan hanyan kebutuhan Surat Suara.

Secara khusus Hesty Rahayu juga mengingatkan kepada satker yang belum menyelesaikan pertanggungjawaban dana hibah utk segera menyelesaikan pertanggungjawabannya. Pilkada telah selesai, karenanya tugas akhir yang menjadi kewajiban kita adalah mempertanggungjawabkan seluruh pengeluaran secara akuntabel, kata Hesty.

Terpisah Sekretaris KPU Provinsi NTB ketika menutup kegiatan mengingatkan agar KPU Kabkota sesegera mungkin menyelesaikan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN). RKBMN tersebut harus sudah diterima oleh KPU RI paling lambat tanggal 27 September 2018, karenanya diharapkan tanggal 25 September RKBMN kabkota sdh diterima oleh KPU Provinsi, agar dapat dilakukan proses pencermatan dan administrasi lainnya sebelum diteruskan ke KPU RI

  • LALU AKSAR ANSHORI, SP
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.MPd., M.Pd
    Anggota KPU
  • H. ILYAS SARBINI, SH., MH
    Anggota KPU
  • SUHARDI SOUD, SE
    Anggota KPU
  • HESTY RAHAYU, ST., MM
    Anggota KPU
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • MUHAMMAD TAJUDDIN, S.Sos., MM
    KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • RIDWAN, S.Adm
    KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN LOGISTIK
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%
Cukup 0%
Perlu ditingkatkan 0%
 
Aplikasi Android PPID KPU Provinsi NTB
C1 PILEG 2014
C1 PILPRES 2014
Sidalih
E-PPID
E-JDIH
LOGISTIK
Pilkada 2015
website KPU Kota Mataram
KPU LOMBOK BARAT
KPU Lombok utara
KPU Lombok Tengah
KPU Lombok Timur
KPU Sumbawa Barat
KPU Sumbawa
KPU Dompu
KPU Kabupaten Bima
KPU Kota Bima