YAN MARLI : HATI-HATI DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAH

Foto untuk : YAN MARLI : HATI-HATI DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAH

Mataram. Pencalonan dalam pemilu kepala daerah tahun 2015 merupakan tahapan paling krusial. Apabila tidak dilakukan dengan cermat, tahapan ini bisa menjadi blunder masalah pada tahapan berikutnya. Kehawatiran KPU Provinsi NTB terhadap hal ini tidak berlebihan mengingat pengaturan tentang pencalonan baik yang ada di Perpu maupun di rancangan PKPU agak ruet. 

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Pemilu, KPU Provinsi NTB Yan Marli ketika ditemui di ruang kerjanya pada hari Selasa, 20 Januari 2015, mengatakan hampir semua bagian dalam pencalonan pemilukada ini sangat ruet. Namun demikian titik paling krusialnya ada pada tahapan uji publik.  Uji publik ini semangatnya luar biasa, tentu untuk mendapatkan calon kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas. Hanya saja dari sisi teknis penyelenggaraan pemilu, KPU Kabupaten/Kota sebagai implementator mesti harus hati-hati.

Lebih lanjut, Yan Marli menyebutkan uji publik berpeluang menimbulkan politik saling jegall antar kandidat dan antar partai politik.  Kondisi ini diperparah oleh diperbolehkannya partai politik atau gabungan partai politik mengusung lebih dari satu kandidat pada waktu pendaftaran bakal calon.  Sebagaimana diketahui bahwa sebelum pendaftaran calon, tahapan yang harus dilalui oleh seseorang yang ingin menjadi peserta pemilu dalam pemilukada kali ini adalah mereka harus mendaftar atau didaftarkan sebagai bakal calon. Selanjutnya bakal calon ini mengikuti uji publik sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar atau didaftar sebagai calon. Uji publik tersebut diselenggarakan selama tiga bula oleh panitia uji publik di bentuk oleh KPU Kabupaten/Kota.

Menurut Yan Marli, memang arena konfliknya di tahapan ini bukan di KPU, tetapi ada di partai politik.  Karena sesuai dengan pasal 7 rancangan PKPU yang tentu ini masih dalam kajian, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan lebih dari satu bakal calon. Sementara pada saat pendaftaran calon partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu calon.  Konflik dapat muncul ketika partai politik atau gabungan partai politik mengajukan satu calon, sementara ketika pendaftaran bakal calon mereka mengajukan lebih dari satu.

Meskipun konflik itu ada di arena partai politik, tentu ini juga bisa berimbas kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Apalagi yang mengeluarkan sertifikat uji publik itu adalah KPU, sementara panitia uji publiknya dari unsur independen.  Jadi ini lain yang melakukan uji publik, lain yang mengeluarkan sertifikat. Oleh karena itu, Yan Marli mengingatkan agar teman-teman KPU Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan pemilukada 2015 agar hati-hati dan cermat.

Khusus untuk bakal calon perseorangan, Yan Marli mengatakan dalam tahapan pendaftaran bakal calon bagi perseorangan harus mengumpulkan dukungan 5% dari syarat dukungan minimal pada saat pendaftaran calon.  Tetapi dukungan 5% ini tidak akan dilakukan verifikasi faktual.  Panitia uji publik nanti hanya memverifikasi secara administrasi saja. Penyerahan dukungan itu disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota, selanjutnya KPU Kabupaten/Kota menyerahkan dokumen tersebut kepada panitia uji publik untuk dilakukan pemeriksaan administrasi.

Untuk menjaga stabilitas politik dan efektifitas serta akuntabilitas proses pencalonan pemilukada, Yan Marli memberikan saran agar KPU RI sebaiknya membuat PKPU khusus tentang uji publik ini. Menurut Yan Marli, teman-teman KPU Kabupaten/Kota mestinya memiliki keseragaman terhadap teknis kerja tahapan uji publik. Maka untuk mendukung hal itu saya berpandangan KPU RI perlu membuat PKPU khusus uji publik. Demikian disampaikan Yan Marli.    


  • SUHARDI SOUD, SE
    Ketua KPU Prov NTB
  • YAN MARLI, M.Pd., MM.Pd
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • H. SYAMSUDIN
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • AGUS HILMAN, S.Sos., M.Si
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
  • ZURIATI, SP
    ANGGOTA KPU PROVINSI NTB
 
  • MARS ANSORI WIJAYA
    SEKRETARIS KPU PROVINSI NTB
  • I MADE MERTA ARTA, SH., MH
    KEPALA BAGIAN PROGRAM, DATA ORGANISASI DAN SDM
  • BAIQ NELLY YUNIARTI, AP., M.Si
    KEPALA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
  • H. SUHAILI, SH., MH
    KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS
  • KIAGUS NOVIAN PRIBADI, ST
    KEPALA SUB BAGIAN SDM
  • NINING WAHYUNI, SE
    KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
  • ARMIANI BASRI, S.SOS
    KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA
  • BAIQ AGUSTINA TRESNADEWI, SH
    KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
 
 
 

Polling PPID

Apakah Saudara Puas Dengan Layanan Keterbukaaan Informasi KPU Provinsi NTB : SANGAT PUAS, PUAS, CUKUP, PERLU DITINGKATKAN?

Sangat Puas
Puas
Cukup
Perlu Ditingkatkan

Hasil Polling Web

Sangat Puas 67%
Puas 33%