KPU Provinsi bersama Pemerintah Provinsi NTB dan pemangku kepentingan lainnya telah menyepakati zona kampanye Pemilu 2014, yang antara lain mengatur pemasangan Alat Peraga Kampanye yaitu Baligo, Bendera dan Umbul-umbul serta Spanduk.  Penetapan Zone Kampanye ini tidaklah bertujuan membatasi ruang gerak peserta pemilu dan calon legislatiif dalam berkampanye, tetapi justru ingin membantu peserta pemilu dan calon legislatif untuk membumikan visi, misi dan program dalam cakupan yang lebih luas lagi. Bukan hanya . . .

Pemilu merupakan kegiatan yang berskala sangat besar dan memakan biaya yang tidak sedikit. Pelaksanaannya melibatkan banyak personil untuk menyelesaikan rangkaian tugas yang hampir tidak terhitung jumlah kegiatannya dan dalam jadual yang sangat padat, sehingga diperlukan keterampilan pelaksana yang memadai, teliti, cepat, akurat dan tepat guna, tidak terkecuali dari pegawai yang ditugaskan sebagai bendaharawan. Demikian dikatakan oleh Ketua KPU Provinsi NTB ketika membuka Diklat Bendaharawan yang diselenggarakan oleh KPU . . .

Sesuai standar internasional, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu hendaknya dapat memberikan kesempatan bagi setiap pemilih, kandidat dan partai politik untuk mengajukan keberatannya kepada lembaga penyelenggara pemilu atau badan peradilan, jika diduga telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka dalam pemilu. Peraturan perundang-undangan mengharuskan lembaga penyelenggara pemilu atau badan peradilan untuk segera mengeluarkan keputusan guna menghindari para pihak yang dirugikan kehilangan hak-haknya dalam pemilu. . . .