Pembentukan/Pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS, PPDP dan KPPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2008

Untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, KPU Provinsi   Nusa Tenggara Barat   dibantu oleh KPU kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berkedudukan di Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berkedudukan di Kelurahan/desa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

 

Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Kabupaten/Kota adalah bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD Provinsi.

Berdasarkan  ketentuan  Perundang-undangan  tersebut  dan  sejalan  dengan  Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan KPU Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat sebagai bagian pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur  Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 28   Tahun 2007. Sebagai bagian pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di daerahnya, KPU Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatannya kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat .

 

Panitia Pemilih Kecamatan (PPK)

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 ditingkat kecamatan, dibentuk Panitia Pemilih Kecamatan (PPK).

Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi nusa Tenggara Barat Nomor 27 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

Anggota PPK diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul Camat sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Dalam mengusulkan calon Anggota PPK, Camat dapat meminta dan mendengar masukan dari Masyarakat.

Tugas dan wewenang PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 antara lain :

  1. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi;
  3. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
  4. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  5. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi pasangan calon;
  6. mengumumkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya;
  7. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada seluruh peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
  8. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota;
  9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
  10. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diwilayah kerjanya;
  11. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  12. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  13. melaksanakan  tugas,  wewenang  dan  kewajiban  lain  yang  diberikan  undang-undang.

Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota.

 

Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur ditingkat Desa/Kelurahan dibentuk Panitia Pemungutan Suara  (PPS),   yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan. Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan sebanyak 6 (enam) orang untuk ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang. Sebelum mengusulkan calon Anggota PPS, Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan dapat meminta dan mendengar masukan dari masyarakat.

Tugas dan Wewenang PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 antara lain :

  1. membantu  KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota  dan  PPK  dalam  melakukan  pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
  2. membentuk KPPS;
  3. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
  4. mengumumkan daftar pemilih;
  5. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
  6. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
  7. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
  8. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
  9. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
  10. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
  11. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  12. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  13. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang telah disegel oleh KPPS;
  14. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
  15. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah kerjanya;
  16. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
  17. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, kecuali dalam hal penghitungan suara;
  18. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  19. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06.B Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, alokasi waktu untuk pembentukan/pengangkatan PPK dan PPS adalah tanggal 14 November s/d 15 Desember 2007.

 

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

Untuk membantu tugas Panitia Pemungutan Suara dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, PPS mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS. Tugas PPDP antara lain:

  • Membantu PPS dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara.
  • Membantu PPS dalam melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dari masyarakat.
  • Melakukan pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap atas petunjuk PPS.

Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06.B Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, alokasi waktu untuk pembentukan/pengangkatan PPK dan PPS adalah tanggal 25 Januari s/d 14 Februari 2008.

 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Untuk terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, PPS atas nama   Ketua KPU Kabupaten/ Kota membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara dan bersifat sementara. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum   hari dan tanggal
pemungutan suara.

Sesuai Keputusan komisi pemilihan umum Provinsi nusa tenggara barat Nomor   27  tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, Pembentukan KPPS diatur sebagai berikut :

  1. Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat sekitar TPS yang memenuhi persyaratan;
  2. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua   KPU Kabupaten/Kota;
  3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
  4. Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 antara lain :

  1. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
  2. menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada saksi Pasangan Calon yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
  3. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
  4. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau di lingkungan TPS;
  5. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
  6. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  7. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Pasangan Calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan dan PPK melalui PPS;
  8. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
  9. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
  10. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  11. melaksanakan  tugas,  wewenang  dan  kewajiban  lain  yang  diberikan  undang-undang.

Syarat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS

  • Warga Negara Indonesia;
  • Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  • Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  • Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  • Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  • Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
  • Sehat jasmani dan rohani;
  • Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia; dan
  • Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memper oleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Bintek dan Pelatihan PPK, PPS dan PPDP

Setelah Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPK, PPS, dan PPDP, dilaksanakan Bintek dan Pelatihan dalam rangka penjelasan tugas dan kewajiban PPK, PPS dan PPDP dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06.B Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, alokasi waktu untuk Bintek dan Pelatihan PPK, PPS dan PPDP adalah tanggal 1 s/d 29 Februari 2007.

Materi yang disampaikan/dibahas dalam Bintek dan Pelatihan PPK, PPS dan PPDP di Kabupaten/Kota meliputi :

  1. Pandangan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyelenggara Pemilu;
  2. Tahapan, Peraturan dan Perundang-undangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2008;
  3. Mekanisme kerja Kesekretariatan PPK dan PPS;
  4. Logistik dan Keuangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2008;
  5. Tata Cara Pemutakhiran Data pemilih, penetapan Jumlah TPS dan Pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2008;
  6. Tata cara pengisian formulir mengenai Daftar Pemilih (Model A-KWK) untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, meliputi tata cara:
    • mendata masyarakat yang telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin.
    • tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan data kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah.
    • telah meninggal dunia.
    • pemilih ganda.
    • pindah domisili ke daerah lain.
    • perbaikan penulisan identitas pemilih.

Berita

Pengumuman

No result...