PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILUKADA

Permasalahan yang selalu mengemuka dalam setiap perhelatan Pemilu dan Pemilukada terkait dengan daftar pemilih adalah tidak akuratnya daftar pemilih, yang ditandai dengan tidak handalnya sebagian besar Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kab./Kota, calon pemilih banyak yang memiliki domisili lebih dari satu tempat, calon pemilih dan Parpol bersikap pasif dalam menyikapi Daftar Pemilih Sementara (DPS), pelibatan RT/RW dalam pemutakhiran data pemilih tidak maksimal, para pihak baru peduli atas kekurang-akuratan data pemilih ketika sudah ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau ketika sudah mendekati hari pemungutan suara, dan kontrol Panwaslu tidak maksimal.

Pasal 70 UU Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,  ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai DPS.

Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011, Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur meliputi: menerima daftar pemilih dari KPU Kab./Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur; memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 menyebutkan bahwa data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir.

Integrasi Data Pemilih

Idealnya, data kependudukan yang akan diserahkan oleh Pemerintah Daerah adalah data kependudukan dari program e-KTP dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang saat ini sedang berjalan. Harapannya, ketika proses serah terima data dilakukan, seluruh warga negara yang telah berusia 17 tahun atau lebih dan atau sudah/pernah kawin telah terlayani e-KTP. Sehingga, potensi data pemilih ganda akan menjadi sangat kecil kemungkinannya terjadi.

Di satu sisi KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota akan memperoleh data kependudukan dari Pemerintah Daerah, disisi lain KPU Provinsi akan menerima DPT Pemilu Terakhir dari Kab./Kota.

Harus pula diingat bahwa, Dalam Data Kependudukan, sudah muncul nama-nama baru yang  telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih karena dalam DPT Pemilu terakhir belum muncul.

Oleh karena itu, sebelum penyerahan DP4 dari Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi atau KPU Kab./Kota, agar terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kab./Kota dengan KPU Provinsi atau KPU Kab./Kota berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih. Hal ini telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010.

Penyerahan data pemilih oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Kab./Kota yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy), dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Sehingga KPU Kab./Kota paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah selesai menyusun DPS berdasarkan data pemilih.

Pelibatan stakeholders

Pelibatan RT/RW sebagai petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sangat penting artinya dalam akurasi data, karena RT/RW adalah lembaga yang paling mengetahui penduduknya. Terkait dengan itu, PPS setelah menerima Daftar Pemilih dari KPU Kab./Kota melaksanakan Sosialisasi DPS kepada pengurus RT/RW diwilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbaikan; memperbaiki DPS berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW; PPS dalam menyusun DPS dibantu oleh PPDP yang terdiri atas perangkat desa/kelurahan, RT/RT, dan warga masyarakat. Selain itu, dalam tahapan pencocokan dan penelitian oleh PPDP perlu pula dilaksanakan koordinasi dengan RT dalam bentuk paraf setiap lembar dan dibubuhi cap stempel RT.

Keberadaan RT/RW juga sangat efektif membantu PPS dan PPDP dalam mendorong aktifnya  pemilih tambahan (pemilih pemula dan pemilih yang belum terdaftar pada Pemilu sebelumnya) untuk mendaftarkan diri kepada PPS maupun PPDP. Begitu juga dengan pengumuman DPS dan Daftar Pemilih Tambahan, apabila hanya mengandalkan “diumumkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat”  hanya akan menjadi formalitas yang tidak efektif, karena itu perlu pelibatan dan peran aktif RT dan/atau RW.

Yang tidak kalah pentingnya adalah pelibatan Pelibatan Bawaslu/Panwaslu, Pasangan Calon dan Tim Kampanye. Pengalaman dalam Pemilu dan Pemilukada selama ini, kritik dan keberatan dari pihak-pihak seperti Bawaslu/Panwaslu dan Tim Kampanye terhadap Daftar Pemilih seringkali dilakukan setelah DPT telah ditetapkan. Padahal, DPS dan Daftar Pemilih Tambahan telah diberikan dan diumumkan sebelumnya untuk mendapatkan tanggapan. Namun demikian, untuk melaksanakan kewajiban serta untuk mencegah dan menghindari peluang pelanggaran hukum maka sebaiknya pelibatan pihak-pihak tersebut dilakukan dalam semua tahapan pemutakhiran data pemilih hingga penetapan DPT di tingkat PPS, KPU Kab./Kota dan KPU Provinsi. **(SAR)**

 

Berita

Pengumuman

No result...