SISTEM PEMILU 2014: UPAYA MENCIPTAKAN PEMILU YANG AKUNTABEL

Sistem pemilu adalah seperangkat aturan yang mengatur cara pemilih memberikan pilihan dan mentransfer suara menjadi kursi. Sistem Pemilu menjadi sangat penting karena, mempengaruhi hasil pemilu, mempengaruhi sistem kepartaian, mempengaruhi perilaku politik masyarakat dan mempengaruhi stabilitas politik, demikian dipaparkan oleh Ketua Divisi Sosialisasi KPU Prov. NTB, Drs. H. Darmansyah, M.Si. dalam acara sosialisasi UU No. 8 Tahun 2012.

Lebih jauh, Darmansyah menyebutkan bahwa unsur-unsur dalam Pemilu antara lain: Daerah Pemilihan, Mekanisme Pencalonan, Proses Pemberian Suara, Penghitungan dan Penetapan Kursi serta Penetapan calon terpilih.

Kriteria untuk menilai sistem Pemilu dapat dilihat melalui berbagai aspek yaitu dari segi akuntabilitas, keterwakilan, keadilan, persamaan hak untuk setiap pemilih, menciptakan pemerintahan yang efektif dan akomodatif, perkembangan partai-partai dan perwakilan yang kuat dan sistem yang menyediakan kemudahan akses dan sederhana.

Dijelaskan pula, saat ini terdapat 3 jenis Sistem Pemilu yang berkembang didunia, yaitu:
Pluralitas-Mayoritas atau Sistem Distrik; yaitu suatu sistem pemilu dimana pemilih memilih kontestan (orang) dan jumlah kursi masing-masing Daerah Pemilihan adalah 1 (satu), sehingga pemenang pemilu adalah wakil yang memperoleh suara terbanyak dibandingkan dengan calon yang lain.
Semi-Proporsional atau Sistem Campuran; yaitu sistem pemilu yang menggabungkan Sistem Distrik dan Sistem Proporsional.
Sistem Proporsional; yaitu sistem pemilu yang menjamin adanya derajat keseimbangan antara perolehan suara dengan perolehan kursi oleh partai politik dalam pemilu.

Sesuai UU No. 8 tahun 2012, maka Pemilu 2014 masih tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Memang disini terdapat resiko, kata Darmansyah, yaitu sulitnya mengontrol tiap calon karena secara individu memiliki tujuan masing-masing. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengontrol adalah seleksi di setiap parpol ketika mengajukan daftar calon ke KPU.

Mengenai Parliamentary Thrashold, Darmansyah menjelaskan,  antara lain menjelaskan bahwa Parliamentary Thrashold sebesar 3,5%  berlaku secara nasional. Meskipun penambahan besaran ini mungkin tidak signifikan, namun setidaknya merupakan salah satu upaya untuk melakukan penyederhanaan sistem kepartaian. Pemberlakuan Parliamentary Thrashold secara nasional, disatu sisi memiliki nilai terciptanya sistem kepartaian yg bersifat nasional, namun di sisi lain berdampak bagi parpol yg memang memiliki basis terbatas di beberapa daerah, namun unggul di daerah tersebut.

 

Berita

Pengumuman

No result...