PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILU DALAM UU NO. 8 TAHUN 2012

Dalam penyelenggaraan pemilu harus dapat dipastikan bahwa prinsip dan azas-azas pemilu telah dapat dilaksanakan secara baik dan benar, namun dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, memungkinkan terjadinya pelanggaran baik oleh penyelenggara, peserta pemilu maupun oleh pemilih.

Jika terjadi pelanggaran pemilu, maka harus melalui mekanisme yang sudah diatur secara rinci dalam pasal 249 s/d pasal 321 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, yang diawali dengan adanya laporan secara tertulis yang disampaikan oleh Pemilih, Pemantau pemilu atau Peserta pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kab/Kota/Kec atau Pengawas Pemilu Lapangan paling lambat 7 hari setelah kejadian.

UU No. 8 Tahun 2012 sudah lebih rinci mengatur dibandingkan dengan UU No. 10 Tahun 2008. Pelanggaran pemilu yang dimaksud dapat berupa : Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Pelanggaran administrasi pemilu; Sengketa pemilu;  Sengketa Tata usaha Negara Pemilu; Tindak Pidana pemilu; dan Sengketa hasil pemilu.

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan tata cara penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU tentang Penyelenggara Pemilu.

Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Atas pelanggaran ini Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kab./Kota mengkaji dan membuat rekomendasi yang kemudian diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kab./Kota untuk ditindaklanjuti.

Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kab./Kota. Penyelesaian terhadap sengketa pemilu ini ada pada Bawaslu yang dapat didelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kab./Kota, Panwas kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panitia Pengawas Luar Negeri (PPLN). Bawaslu menyelesaikan sengketa pemilu ini dengan terlebih dahulu menerima dan mengkaji laporan atau temuan kemudian mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Apabila tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu memberikan alternatif penyelesaian. Adapun Keputusan Bawaslu terhadap sengketa pemilu ini merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali yang berkaitan dengan verifikasi partai politik Peserta Pemilu dan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD.

Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD atau parpol calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Prov, dan KPU Kab./Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Prov, dan KPU Kab./Kota tentang penetapan partai politik peserta pemilu atau tentang penetapan DCT setelah semua upaya admnistratif di Bawaslu telah digunakan. Dimana para pihak yakni partai politik peserta pemilu atau calon anggota DPR, DPRD dan DPD yang merasa tidak puas dengan keputusan Bawaslu dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012. Laporan tindak Pidana Pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kab./Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan.

Proses penyelesaian tindak pidana pemilu diawali dengan penyampaian berkas perkara oleh penyidik kepolisian kepada penuntut umum, kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa, diadili dan diputus paling lama 7 hari sejak pelimpahan berkas dan terhadap putusan Pengadilan Negeri ini dapat diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi sebagai upaya terakhir dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan yang dimaksudkan disini adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Dimana Peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 X 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU. Putusan MK wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.

Berita

Pengumuman

No result...