RAKOR FINALISASI PENYUSUNAN RKA-KL TAHUN 2014
Diposting oleh Admin KPU :
Kategori: Berita KPU Provinsi NTB - Dibaca: 1123 kali
Sesuai PP No. 21 tahun 2004 rencana kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Strategis Kementerian Negara/Lembaga (RenstraK/L) yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.
Sebagai sebuah dokumen perencanaan dan penganggaran, RKA-KL KPU Provinsi dan KPU Kab./Kota memang telah berisi program dan kegiatan. Bahkan dalam RKA-KL tahun 2014 anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program dan kegiatan sangatlah besar.
Kendati RKA-KL telah tersusun lengkap, namun kita harus melakukan pencermatan kembali karena bukan tidak mungkin anggaran yang telah dialokasikan belum sesuai dengan kebutuhan dan fakta riel dilapangan yang akan kita hadapi, terutama dalam pelaksanaan program dan kegiatan mendukung pemilu 2014. Demikian dikatakan oleh Ketua KPU Provinsi NTB Drs. H. Darmansyah, M.Si ketika membuka Rapat Koordinasi Finasilisasi Penyusunan RKA-KL Tahun 2014.
Kita harus berkaca pada pelaksanaan anggaran tahun 2013 yang sedang berjalan. Meski sebelum memasuki tahun anggaran 2013 dulu kita juga melakukan finalisasi penyusunan RKA-KL, namun dalam pelaksanaannya ternyata kita masih saja memerlukan revisi anggaran, karena anggaran yang teralokasi tidak sesuai dengan fakta dan perkembangan yang terjadi di lapangan.
Berkaca dari pengalaman itulah, dalam Rakor ini kita harus benar-benar meneliti secermat mungkin setiap item kegiatan, apakah kegiatan tersebut sudah lengkap ataukah ada kegiatan yang masih terlupakan sehingga perlu diangkat lagi. Disamping itu, mungkin saja kegiatannya sudah lengkap, tetapi perlu penjabaran yang lebih detail dan komprehensif termasuk pembiayaannya. Hal-hal inilah yang harus dicermati agar pekerjaan pemilu di tahun 2014 tidak lagi terganggu karena ketiadaan atau keterbatasan anggaran.
Satu hal yang perlu menjadi perhatian, dalam penyusunan RKA-KL harus memperhatikan rambu-rambu agar tercapai anggaran berbasis kinerja, terang Darmansyah.
Sementara itu, hasil pantauan Tim Redaksi, RKA-KL Tahun 2014 ditemukan masih perlu disempurnakan. Beberapa indikasi yang terlihat jelas, yaitu: alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan jumlah kecamatan dalam setiap Kab./Kota di NTB, tidak teralokasinya anggaran untuk Rapat-Rapat koordinasii Kampanye, tidak teralokasinya biaya honor untuk petugas Linmas pada saat Pemungutan Suara, dan lain-lain.
Kekurangan tersebut disepakati dijadikan sebagai usulan yang akan disampaikan ke pusat agar dalam DIPA yang akan diterima nantinya semua anggaran tersebut sudah teralokasi.
- KPU NTB CORET CALEG PARTAI NASDEM
- KOMISIONER KPU KLU DIAMBIL ALIH KPU NTB KOMISIONER KPU NTB DIAMBIL ALIH KOMISIONER KPU RI
- KPU SE NTB DALAMI DRAFT PKPU TUNGSURA: SEPAKAT USULKAN REKOMENDASI
- 10 BESAR CALON ANGGOTA KPU KAB/KOTA SE NTB SIAP UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
- PEMETAAN LOGISTIK PEMILU UPAYA WUJUDKAN PEMILU BERIINTEGRITAS
Isi Komentar :
| Nama | : |
| Website | : |
| Komentar | |
| (Masukkan 6 kode diatas) |
|
