, 10 Desember 2017 - 00:00:00 WIB
WAHYU SAPA MASYARAKAT ADAT DESA SEMBALUN
Diposting oleh Admin KPU :
Kategori: Berita KPU Provinsi NTB - Dibaca: 455 kali

Mataram, NTB – Komisioner KPU Republik Indonesia Wahyu Setiawan secara khusus menyapa masyarakat adat desa sembalun. Kunjungan Wahyu kali ini ke NTB dihajatkan untuk bertemu dengan warga masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan. Karena memang salah satu sasaran sosialiasi pendidikan pemilih KPU adalah masyarakat terpencil.

Momen kunjungan ke sembalun ini tidak urung menjadi momen special, karena tidak saja dapat bertemu dengan warga masyarakat adat lereng gunung Rinjani, tetapi Wahyu sapaan akrabnya juga menyempatkan diri menyatu dengan alam menikmati panorama perbukitan kawasan Sembalun.

Masyarakat Adat Desa Sembalun Cukup antusias menyambut kehadiran Komisioner RI. Banyak informasi tentang pemilu dan pilkada yang diajukan oleh warga masyarakat dan badan penyelenggara Adhoc, mulai dari maraknya pemasangan Baligo, spanduk, partisipasi perempuan, hingga money politic,

Menanggapi berbagai masukan dan pertanyaan warga, Wahyu berharap dalam debat publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur harus ada pembicaraan yang berkaitan masyarakat adat dalam penyampaian visi misi calon Kepala Daerah.

"Saya sudah meminta langsung kepada Ketua KPU Kab. Lombok Timur harus ada topik yang berkaitan dengan masyarakat adat, khususnya di sembalun ini dalam Debat Publik nantinya", ungkap Wahyu

Perlu dipertegas terkait komitmen calon kepala daerah di Kab. Lombok Timur jika terpilih nanti terhadap masyarakat adat khususnya adat sasak. Jangan sampai, masyarakat hanya di dorong-dorong untuk datang ke TPS untuk memilih calon tertentu, setelah itu masyarakat tidak mendapat manfaat apa-apa, atau mendapat suatu manfaat yang bermakna kebaikan.

Lebih jauh dikatakan, keberadan KPU dari tingkat Pusat hingga di Kab/Kota kota diperuntukkan untuk melayani seluruh masyarakat untuk terdaftar dalam pemilih. Jadi kalau ada masyakarat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun tidak terdaftar, tiada pihak lain yang salah kecuali KPU.

Karena itu Wahyu berharap agar KPU kabkota memanfaatkan mimbar sholat jumat untuk disusupi materi khutbah tentang Pilkada bekerjasama dengan Kementerian agama, khususnya mengisi materi khutbah dengan materi Pilkada pada minggu ketiga sebelum hari pecooblosan nantinya", ungkap Wahyu.

Sementara itu Ketua KPU Prov NTB Lalu Aksar Ansori yang hadir dalam sosialisasi tersebut mengatakan, masyarakat adat merupakan masyarakat yang harus diberi perhatian yang tinggi oleh siapapun yang akan manjadi pengambil kebijakan, baik itu calon kepala daerah ataupun calon anggota legislatif. Hal ini penting disebabkan kekhususannnya itulah masukan-masukannya pun tentu menjadi perhatian.

Kalau masyarakat adat di Sembalun ini tidak memelihara suku dan budayanya, mungkin kawasan Gunung Rinjani di desa Sembalun ini sudah rusak, bahkan masyarakatnya pun akan sama dengan di daerah-daerah wisata pada umumnya. Pasti ada kearifan lokal yang secara turun menurun diwariskan melalui tokoh-tokoh adat dan menjadi ikatan yang kuat untuk memilihara masyarakatnya.

Lalu Aksar sangat setuju dengan usul Anggota KPU RI Wayu Setiawan jika masa kampanye nanti ada proses tatap muka kepada masayarat adat. Tidak melulu desa sembalun ini diramaikan dengan baliho-baliho calon saja, turut Aksar

Sementara itu Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Prov NTB Yan Marli mengatakan, Tujuan KPU RI datang di tengah-tengah masyarakat desa Sembalun yakni untuk mensosialisasikan hal-hal yang terkait dengan Pilkada khususnya pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 Juni 2018.

Paling tidak masyarakat sembalun selalu mengingatnya dan memberitahu sanak saudara dan keluarga terdekat tentang hari dan tanggal pencoblosan Pilkada mendatang yakni pada hari Rabu tanggal 27 Juni tahun 2018.

Kegiatan Sosialisasai semacam ini adalah sarana KPU untuk menyapa masyarakat, tanpa harus membuat klasifikasi KPU akan datang dan bersalam, inilah bentuk KPU bersalam kepada masyarakat.

Menurutnya, selama ini KPU bersalam dalam tataran-tataran formal tatapi apa yang menjadi program KPU untuk mensukseskan Gawe Demokrasi sudah saatnya untuk dimasyarakatkan, sudah saatnya untuk disalamkan. Hal-hal semacam ini tidak boleh lagi hanya dibicarakan dan didiskusikan dalam tataran elit, tetapi sudah saatnya Demokrasi ini diadatkan, imbuh Yan Marli.

0 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
  (Masukkan 6 kode diatas)