, 23 Desember 2016 - 00:00:00 WIB
JELANG PILGUB 2018, PERLU STRATEGIS PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Diposting oleh Admin KPU :
Kategori: Berita KPU Provinsi NTB - Dibaca: 1511 kali

Sumbawa Besar, NTB - Menjelang pelaksanaan Pilgub 2018, KPU Kabupaten Sumbawa mengusulkan perlu ada strategi untuk meningkatkan partipasi masyarakat, salah satunya dengan meminta agar pada kertas suara dicantumkan kolom Golput. "Tentu ini merupakan tantangan buat KPU termasuk pemerintah dalam menyelenggara Pemilu dan Pilkada kedepan" ungkap Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Syukri Rahmat, S.Ag dalam Seminar Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Menyongsong Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 di Wisma Daerah Sumbawa, Kamis (22/12)

Selian itu Syukri Rahmat meminta parpol untuk berperan serta ikut mendorong lahirnya pemilih cerdas, salah satunya dengan menghadirkan calon yang kredibel, mampu membawa dan mewujudkan ekspektasi masyarakat. Artinya proses pendidikan pemilih bukan sekedar tugas KPU semata, melainkan secara konstitusi tugas pendidikan pemilih bagi masyarakat juga melekat di masing–masing partai politik.

"Partai politik jangan hanya datang menjelang pemilu atau menjelang pilkada saja, tetapi setiap saat ditengah masyarakat dan harus berlangsung secara berkesinambungan," paparnya.

Seminar yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Sumbawa Drs H. Rasyidi ini menghadirkan sejumlah narasumber yakni pengamat politik Sambirang Ahmadi M.Si, Dosen FISIP Universitas Sawama Ardiyansyah S.IP., M.Si dan Peneliti Samawa Center Fahrunnisa. Diskusi yang dimoderatori Komisioner KPU Kabupaten Sumbawa Aryati S.Pd.I berlangsung cukup dinamis. Peserta dari berbagai kalangan antusias menyampaikan sejumlah pertanyaan dan gagasan serta kritikan yang cukup tajam.

Sementara itu Sekda Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Rasyidi dalam sambutannya menyampaikan bahwa partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Sumbawa menggambarkan fluktuasi ketertarikan masyarakat pemilih untuk bersama-sama menentukan jalannya demokrasi, berbangsa dan bernegara. Beberapa sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada komunitas-komunitas masyarakat pemilih adalah langkah strategis yang dilaksanakan oleh KPU Sumbawa.

"Masih adanya waktu sekitar satu tahun kedepan, penting untuk menyikapi, menyongsong Pilkada Gubernur NTB 2018", ungkap Rasyidi

Rasyidi juga mengungkapkan "Kalau berbicara strategi, tentu berbicara tentang seni dan inovasi meyakinkan pemilih. Karenanya, beberapa di antara strategi yang patut diupayakan bersama antara lain memanfaatkan media baik media cetak, media elektonik maupun media sosial untuk mensosialisasikan Pilkada Gubernur 2018".

Lebih lanjut ia berharap agar Sosialiasi tatap muka yang sedang digalakkan KPU Kabupaten Sumbawa kepada kelompok atau komunitas harus terus ditingkatkan. Masyarakat masih menaruh harapan besar kepada KPU dan pemerintah yang akan menjadi daya tarik untuk meningkatkan partisipasi pemilih di tahun 2018. Sementara itu pengamat politik Sambirang Ahmadi, M.Si mengungkapkan "meski Pilkada NTB baru akan dilakukan tahun 2018, aroma kompetisi sudah mulai terasa, beberapa parpol dan aktor politik sudah mulai bermanuver melakukan apa yang disebut sebagai "testing the water" yaitu uji reaksi publik

Ia juga mengungkapkan, hal itu termasuk bagian dari kegiatan sosialisasi politik, yaitu upaya menyebarluaskan informasi politik dalam kerangka membangun kesadaran partisipatif pemilih. Kegiatan sosialisasi politik adalah suatu keniscayaan dalam pilkada terutama untuk pemilih rentan seperti pemilih pemula, swing voters, pemilih usia lanjut, dan mereka yang kurang akses informasi yang berpotensi golput. Semakin sering dan masif sosialisasi politik, semakin tinggi kemungkinan tingkat partisipasi politik, papar Sambirang.

Kemudian Ardiyansyah, S.IP., M.Si lebih menyoroti tantangan pemilih dalam menyikapi nepotisme electoral. Masyarakat sekarang ini, lebih memahami setiap event demokrasi electoral baik saat pemilihan legislatif maupun pilkada lebih dipandang sebagai regularitas aktivitas sosial politik elite dan publik semata. Menurutnya Pemilu sepanjang satu setengah dekade ini secara konstitusional memberikan ruang bagi siapa pun untuk mengakses kursi parlemen dan eksekutif.

Namun, sepanjang periode ini pula, ruang akses tersebut hampir selalu dijejali dengan model kandidasi pra-Indonesia atau tepatnya pra-demokrasi, yaitu sebentuk nepotisme baru, tutur Ardiyansyah.

Selain itu Peniliti Samawa Center Fahrunnisa lebih menyoroti tentang penguatan pemilih dalam meningkatkan partisipasi politik yang cerdas dan rasional.

"Ada 5 hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih cerdas dan rasional yaitu: pertama, pemetaan daerah rawan/minim partisipan; kedua, mengklasifikasikan pemilih berdasar usia; ketiga, pemetaan kelompok/grup sosial- lembaga pendidikan; keempat, melaksanakan kerjasama sosialisasi dan pendidikan politik; dan yang kelima, membangkitkan kesadaran kolektif", ungkap Fahrunnisa.



0 Komentar :

Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
  (Masukkan 6 kode diatas)