KPU NTB DAN 11 STAKEHOLDER SEPAKATI NOTA KESEPAHAMAN PENDIDIKAN PEMILIH
Diposting oleh Admin KPU :
Kategori: Berita KPU Provinsi NTB - Dibaca: 304 kali
Mataram, NTB - Menyongsong pergelaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018 dan Pemilu 2019, KPU Prov NTB tandatangani Nota Kesepahaman pendidikan pemilih bagi pemilih pemula dengan sebelas Stakeholder, Kamis (26/10).
Kesebelas stakeholder tersebut yakni: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; Bakesbangpoldagri; DPD Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI); BEM Univ. Muhammadiyah Mataram; Univ. Islam Negeri Mataram; Univ. Nahdlatul Ulama NTB; BEM Univ. Negeri Mataram; Pimwil. Nahdatul Wathan NTB; dan PGRI NTB.
Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Prov NTB Lalu Aksar Ansori mengatakan, bahwa alasan utama diadakannya penandatanganan kesepahaman ini adalah penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada ini tidak cukup dikerjakan oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU semata, tetapi jauh lebih penting adalah pelibatan stakeholder dan masyarakat.
Provinsi NTB dengan 1137 Desa/Kelurahan dan 116 Kecamatan, jika dilaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih oleh KPU sendiri tentu dua tahunpun tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu KPU Prov NTB menyakini bahwa ada simpul-simpul masyarakat yang dapat membantu kesuksesan penyelenggaraan agenda demokrasi.
Contohnya, dikampus ada mahasiswa yang dapat diwakili oleh BEM, di Ormas saja banyak pondok pesantren yang dapat mewakili. Untuk penyandang disabilitas selain PPDI, ada PERTUNI, HWDI, GERKATIN, namun untuk tahun ini cukup diwakili oleh PPDI dulu. Lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mewakili wadah Pemilih pemula dengan jumlah SMA yang sangat besar.
Lalu Aksar menambahkan bahwa sebelum di tandatanganinya nota kesepahaman, KPU Prov NTB sudah melakukan kegiatan-kegiatan Pendidikan Pemilih bagi pemilih pemula di hampir seluruh SMA dan MA di NTB. "Kegiatan tersebut sudah mulai dan bahkan dapat dikatakan telah melaksanakan proses Pemilihan Ketua OSIS nya persis dengan Pilkada atau Pemilu.
"Di Mataram saja KPU Prov NTB telah memfasilitasi kegiatan tersebut diantaranya di SMAN 1 Mataram, SMAN 2 Mataram, SMAN 5 Mataram, SMAN 8 Mataram, dan MAN 1 Mataram. Selain itu, beberapa waktu yang lalu KPU Prov NTB juga memfasilitasi Pendidikan Pemilih di UIN Mataram bahkan ada debatnya. Selanjutnya kami akan laksanakan kembali pada pemilihan Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Mataram", papar Aksar.
Testinomi Pemangku Kepentingan
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan H. Muh. Suruji mengatakan jumlah pemilih pemula di SMA di NTB sebayak 170 ribu. Kami tentu sangat senang kolaborasi dengan KPU NTB untuk melakukan pendidikan pemilih terutama pada pemilih pemula di SMA sederajat.
Satu hal yang ada di dalam benak saya, Pemilu kita bersifat langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Oleh karena itu saya berfikir kenapa kita setangah hati melaksanakan pemilu yang terbuka jujur dan adil tersebut.
Dalam Undang-Undang dilarang melakukan kegiatan politik di lembaga pendidikan, padahal jika di negara-negara yang lebih dulu berdemokrasi pelaksanaan kampanye kan di kampus-kampus juga. Artinya akan menjadi sangat bagus jika kampanye juga dilakukan di lembaga pendidikan agar kita tidak sekedar sosialisasi dan edukasi menghimbau untuk memilih tetapi kita juga menuntun anak-anak, para siswa siswi pemilih pemula untuk memilih yang terbaik untuk bangsa dan negara kita.
Yang tidak kalah pentingnya menurut H.M. Suruji, kita tidak hanya menlakukan sosialisasi, tetapi yang jauh lebih penting adalah melakukan pendidikan pemilih, yaitu mendidik pemilih agar menjadi pemilih yang cerdas.
Sementara itu Rektor UIN Mataram H. Mutawali menyampaikan kerjasama ini tentu bagian dari bentuk upaya keterbukaan dari KPU yang ingin melakukan kegiatan ini secara akuntabel dan transfermatif.
"Saya kira ini sesuatu yang positif bagi kami terutama dalam konteks edukasi bagaimana cara mendapatkan hasil pemilihan yang bagus dan akuntabel", ungkapnya.
Dari kalangan muda, Ketua BEM Univ. Muhammadiyah Mataram Adi Ardiansyah mengapresiasi langkah dan inisiatif KPU NTB merangkul mahasiswa dalam bantuk penandatanganan nota kesepahaman pendidikan pemilih.
Mahasiswa yang notabene adalah pemilih pemula belum sepenuhnya mengetahui arah dan tantangan politik kedepan. Oleh sebab itu sangat diperlukan pendidikan atau proses soialisasi untuk membentengi mahasiswa dalam memilih dan menilai parameter figur.
Pendidikan pemilih seperti ini seiring dengan visi kami di UMM yang mengedepankan politik etika dan politik atitude dimana kami selalu menghargai perbedaan pandangan politik tanpa ada gesekan antara satu dengan yang lain.
Tentu dengan Pendidikan pemilih yang memadai akan menghindarkan kami dari praktek-praktek transaksional, yang memanfaatkan mahasiswa sebagai kekuatan untuk memobilisasi masa secara besar-besaran.
Dari komponen Disabilitas, Ketua PPDI NTB Asim Barnas mengapresiasi untuk pertamakalinya penyandang disabilitas dilibatkan langsung dalam sosialisasi pemilu dan pilkada.
"Kami berjuang sejak tahun 2007 bagaimana teman-teman kami penyandang disabiltas agar diberi fasilitas pemilihan akses, kiranya kami bisa menyalurkan aspirasinya dan hak suaranya agar bisa turut memilih pimpinannya", ungkapnya
Pada kesempatan tersebut penyandanng disabilitas secara statistik kami mungkin tidak terdeteksi tetapi menurut sebuah LSM ada 26 ribu penyandang disabilitas di NTB tahun 2010. jumlah ini perlu diakomodir dalam bentuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang akses, harapnya
Pada bagian akhir, Ketua PGRI NTB H. M. Ali H. Arahim menuturkan, saya secara pribadi telah menghimbau kepada seluruh guru di NTB agar belajar politik untuk mengetahui makna demokrasi, namun bukan pendidikan politik praktis.
Guru ada dimana-mana dan tidak kemana-mana, mereka adalah pemilih cerdas, dan diseluruh pelosok NTB ada guru. Tujuan utamanya adalah agar mereka bisa ikut berpartisipasi dan mengajak masyarakat untuk mensukseskan pilkada. Guru dapat mengajak masyarakat menuju TPS dan mendorong msyarakat untuk memilih pemimpin dan tidak golput.
Sosialisasi Pemilu dan Pilkada bagi Perempuan
Penandatangan Kesepakatan Bersama dilanjutkan dengan Sosialisasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 khusus bagi segmen Pemilih Perempuan. Kegiatan Sosialisasi diikuti oleh LSM pemerhati masalah perempuan, Pengurus Dharma Wanita Dinas/Badan Prov. NTB, dan Pengurus Dharma Wanita Bayangkari dan Persit.
Pelaksanaan Sosialisasi berjalan semarak, karena disamping peserta dari organisasi Dharma Wanita cukup banyak, mereka juga sangat antusias mengikuti dan berdialog mengenai tema pemilu dan Pilkada.
Narasumber dalam sosialisasi ini adalah Anggota KPU NTB divisi Sosialisasi dan Pendidikan pemilih Yan Marli dan Divisi Teknis Suhardi Soud.
- PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK DAN PPS
- UNDANGAN TERBUKA SOSIALISASI MEKANISME PENCALONAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN
- 20 PARTAI POLITIK IKUTI PENYULUHAN DAN BIMTEK PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
- Syarat Pencalonan Pilgub NTB 2018
- BIMTEK SIPOL REGIONAL III DIGELAR DI MATARAM
Isi Komentar :
Nama | : |
Website | : |
Komentar | |
(Masukkan 6 kode diatas) |
|